Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 5,6 Persen pada 2026, Terendah Sejak 2004
BanyuwangiNet.com – Angka kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Banyuwangi pada 2026 turun 0,53 poin persentase, dari 6,13 persen pada 2025 menjadi 5,6 persen.
Penurunan tersebut melanjutkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, angka kemiskinan Banyuwangi tercatat sebesar 8,07 persen. Angka itu turun menjadi 7,51 persen pada 2022, kemudian 7,34 persen pada 2023, 6,54 persen pada 2024, 6,13 persen pada 2025, hingga mencapai 5,6 persen pada 2026.
Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam, menjelaskan jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang. Jumlah tersebut berkurang 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini sekaligus menjadi tingkat kemiskinan terendah di Banyuwangi sejak 2004.
Menurut Abdus Salam, penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin. Perbaikan juga tercermin dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
“Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” jelas Abdus Salam, Selasa (3/11/2026).
Indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, P2 menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Kedua indeks ini penting untuk melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program penanggulangan yang lebih tepat sasaran,” terangnya.
Abdus Salam menjelaskan, dinamika kemiskinan dipengaruhi berbagai faktor. Di antaranya perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, serta perubahan harga kebutuhan pokok, khususnya pangan.
“Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, menjadi sangat penting,” katanya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk dukungan masyarakat dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan.
Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi menjalankan empat strategi utama untuk menekan angka kemiskinan. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.
Salah satunya melalui program Banyuwangi Berbagi. Program ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin yang masuk desil 1 dan 2 secara by name by address.
“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” bebernya.
Pemkab Banyuwangi Perkuat Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Layanan Inklusif
Strategi kedua adalah meningkatkan keberdayaan dan pendapatan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos kirim gratis bagi pelaku UMKM.
9 Investor Filipina Jajaki Kerja Sama Kopi Specialty Banyuwangi
Strategi ketiga adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” ujarnya.
