Pemkab Banyuwangi Perkuat Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Layanan Inklusif
BanyuwangiNet.com – Pemkab Banyuwangi terus memperkuat pembangunan kesetaraan gender melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, perluasan kesempatan berkarier di pemerintahan, serta pengembangan pelayanan publik yang inklusif. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan, akses, dan manfaat pembangunan secara adil.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, saat mengikuti verifikasi lapangan evaluasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) periode 2024–2025 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jumat (30/10/2026).
Verifikasi yang digelar secara daring dari Pendopo Sabha Swagatha Blambangan itu merupakan bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Banyuwangi, perwakilan Forkopimda, organisasi perempuan, pengusaha perempuan, media, perguruan tinggi, hingga para kepala desa perempuan. Tim panelis dari KemenPPPA melakukan pendalaman terhadap dokumen, data, serta implementasi kebijakan PUG di Banyuwangi.
Dalam evaluasi administrasi, Banyuwangi masuk kategori Utama pada penilaian PPE 2026. Capaian tersebut meningkat dua tingkat dibandingkan hasil penilaian 2021, ketika Banyuwangi berada pada kategori Madya.
Penghargaan Parahita Ekapraya memiliki lima kategori, yakni Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan Mentor.
Ipuk menjelaskan, pengarusutamaan gender bukan sekadar pemenuhan administrasi. Lebih dari itu, PUG harus menjadi pendekatan dalam memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil.
“Pemkab mendukung pelaksanaan PUG sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah. PUG harus diwujudkan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan serta monitoring,” katanya.
Salah satu bentuk pelaksanaan pembangunan responsif gender di Banyuwangi adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama perempuan kepala keluarga yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga.
Sejak 2021, Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan bantuan alat usaha produktif kepada 6.398 perempuan kepala keluarga melalui program Kanggo Riko. Total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp11,41 miliar.
“Kami juga memberikan bantuan premi BPJS, pelatihan usaha, hingga menggerakkan ribuan ASN untuk berbelanja ke pasar tradisional setiap bulannya sebagai upaya mendongkrak pendapatan mereka,” ujar Ipuk.
Selain pemberdayaan ekonomi, Pemkab Banyuwangi juga berupaya memperluas kesempatan perempuan untuk menduduki posisi strategis dalam birokrasi.
Berdasarkan data yang disampaikan, pejabat perempuan menempati sekitar 12 persen posisi eselon II, 17,5 persen eselon III, dan 38 persen eselon IV.
Terpukau Gandrung Sewu 2026, Penari Ingin Kembali Tampil Tahun Depan
Pemkab juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau masyarakat melalui berbagai program jemput bola administrasi kependudukan. Di antaranya Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun).
Selain itu, pemerintah daerah mengupayakan penerbitan dokumen identitas kependudukan bagi warga miskin yang terdata melalui UGD Kemiskinan.
Serahkan SK 14 Kepala SMP, Ipuk Minta Sekolah Banyuwangi Perkuat Pendidikan Karakter
Upaya menyerap aspirasi berbagai kelompok masyarakat juga dilakukan melalui forum rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri.
“Pemkab juga rutin menggelar rembug perempuan, rembug anak, rembug lansia, rembug disabilitas, serta rembug santri untuk menyerap aspirasi, kebutuhan, dan harapan berbagai kelompok warga,” ujarnya.
