Pemkab Banyuwangi dan BIN Optimalkan Pendataan DTSEN, 54 Ribu Warga Jadi Sasaran
BanyuwangiNet.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) mengoptimalkan pendataan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas data sosial ekonomi masyarakat sekaligus memastikan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial tepat sasaran.
Optimalisasi pendataan tersebut diawali dengan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti 300 petugas pendata DTSEN. Mereka terdiri dari operator desa/kelurahan, anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dari seluruh wilayah Banyuwangi.
Kegiatan berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026) dan dilaksanakan selama tiga hari.
Pada hari pertama, para petugas mendapatkan pembekalan sekaligus pembagian tugas pendataan. Selanjutnya, pada hari kedua, petugas PSM diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi data secara door to door. Hari ketiga dijadwalkan untuk evaluasi hasil pendataan.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, mengatakan pemutakhiran DTSEN dilakukan agar seluruh masyarakat dapat terdata secara lengkap, termasuk dalam pemeringkatan desil. Dengan demikian, pemerintah memiliki basis data yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan dan intervensi program sosial.
Menurutnya, optimalisasi DTSEN bukan sekadar untuk kepentingan penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memutus mata rantai kemiskinan.
“Hari ini membagi tugas, jadi ini ada petugas sosial masyarakat berbagi tugas, siapa mengerjakan apa, targetnya berapa, degradasi berapa, harus masuk database berapa. Bagi tugaslah hari ini pokoknya, dibantu oleh BIN,” jelasnya.
Suyanto mengungkapkan, berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Banyuwangi, masih terdapat sekitar 54 ribu warga yang belum masuk dalam pemeringkatan desil. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah menargetkan seluruh warga tersebut dapat terdata sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakat tergambarkan secara lebih menyeluruh.
Dia menjelaskan, DTSEN merupakan fondasi penting dalam menentukan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus efektivitas intervensi pemerintah. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah, pembaruan data harus dilakukan secara berkala.
Tanpa pemutakhiran, warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan berisiko tidak terjangkau program pemerintah karena kondisi mereka belum tercatat dalam data terbaru.
“Karena itu, semua harus lebih proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan data yang tercatat. Pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif, namun harus disertai verifikasi faktual dan tindak lanjut yang nyata,” tegasnya.
Suyanto juga mengingatkan seluruh petugas agar menjaga integritas dan objektivitas selama proses pendataan. Camat, pemerintah desa/kelurahan, operator, pendamping sosial, pekerja sosial, hingga perangkat daerah diminta bekerja sama dan aktif melakukan verifikasi di lapangan.
Dia menegaskan, petugas tidak boleh mengubah atau memanipulasi data demi mengejar peringkat desil tertentu. Pendataan harus mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Jangan pernah memanipulasi data hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” ujarnya.
Sementara itu, Kasubdit Deputi II BIN RI, Asep Hidayat, mengatakan optimalisasi DTSEN merupakan hasil kolaborasi BIN dengan Pemkab Banyuwangi untuk mendukung program pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, validitas data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan program pemerintah. Data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan.
“Tapi kalau di DTSEN ini berhasil dilaksanakan, data valid, insyaAllah kemiskinan juga akan semakin berkurang,” jelasnya.
Bupati Ipuk Dorong Kadin Banyuwangi Jadi Motor Penggerak Investasi dan Ekonomi Daerah
Asep menambahkan, pemutakhiran tersebut juga diarahkan untuk memperbaiki persoalan pemeringkatan desil yang selama ini memunculkan sejumlah keluhan dan protes dari masyarakat.
Berdasarkan hasil pendataan yang menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut, terdapat 3.905 warga yang belum mendapatkan pemeringkatan desil.
Melalui verifikasi langsung ke lapangan pada hari kedua, BIN dan Pemkab Banyuwangi berharap jumlah warga yang belum terpetakan tersebut dapat berkurang.
“Jadi nanti dalam acara ini, mereka hari kedua turun lapangan tuh, dari 3.000 itu nanti harapan kita, target ini bisa berkurang,” ujarnya.