Kumpulkan Pemangku Kebijakan di Banyuwangi, BPK Dorong Percepatan Pembangunan Jalur Lintas Selatan
BanyuwangiNet.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendorong percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) di wilayah Banyuwangi. Lembaga ini mempertemukan sejumlah pemangku kebijakan untuk mencari solusi atas hambatan yang selama ini menghambat proyek strategis nasional tersebut.
Rapat koordinasi pembangunan JLS digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat (24/10/2025). Rapat dipimpin oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo, Anggota III BPK Akhansul Khaq, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Pertemuan itu dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Plt. Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Sari, Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga M. Agus Setiawan, serta perwakilan PT Perkebunan Nusantara III Herry Nurudin.
“Pertemuan ini terkait akselerasi penyelesaian jalur Pansela yang cukup lama terhenti,” ujar Slamet Edy Purnomo.
Pupuk Kaltim dan Pemkab Banyuwangi Dorong Swasembada Pangan Lewat Panen Demplot Padi
“Pansela termasuk Program Strategis Nasional (PSN). BPK hadir untuk memfasilitasi pertemuan agar PSN ini segera terwujud sehingga agenda pembangunan nasional bisa dijalankan dengan baik,” imbuhnya.
Edy menegaskan, pembangunan JLS memiliki nilai strategis tinggi karena akan memperlancar distribusi barang dan jasa di jalur selatan Pulau Jawa. Selain itu, proyek ini juga akan membuka akses ekonomi baru di wilayah Banyuwangi yang kaya potensi kelautan, pertanian, dan pariwisata.
“Banyuwangi punya potensi ekonomi besar yang perlu didukung infrastruktur memadai. Salah satunya melalui konektivitas darat lewat JLS Pansela,” jelas Edy.
Jalur Lintas Selatan di Banyuwangi membentang sepanjang 100 kilometer, mulai dari batas Kabupaten Jember hingga Jalan Nasional Pelabuhan Ketapang. Dari total itu, 14,1 kilometer masih belum terbangun, mencakup kawasan hutan KPH Banyuwangi Selatan (6,27 km) serta lahan perkebunan Selogiri dan Malangsari milik PTPN I Regional 5 (7,83 km).
Gandrung Sewu 2025 Banyuwangi, Diawali Meras Gandrung dan Festival Perkusi
Edy menjelaskan, kendala utama pembangunan JLS terletak pada proses pelepasan aset lahan. Proses tersebut melibatkan banyak pihak dan memerlukan penyesuaian kebijakan lintas sektor.
“Karena proyek ini berstatus PSN, seharusnya tidak ada lagi ego sektoral. Semua pihak perlu berfokus pada kepentingan nasional,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat untuk mempercepat realisasi pembangunan JLS. Edy berharap hasil pertemuan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan.
“Alhamdulillah, pertemuan hari ini menghasilkan solusi bersama. Semoga akselerasi pembangunan Pansela bisa segera dilakukan,” kata Edy.
History Pesan Dihapus, Polisi Telusuri Jejak Digital Suami yang Bunuh Istri di Banyuwangi
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp47,1 miliar untuk menyelesaikan ruas Banyuwangi-Jember. Pelaksanaan proyek akan disesuaikan dengan jadwal dari Kementerian PUPR yang akan membentuk tim percepatan bersama Perhutani, Pemda, dan PTPN.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik dorongan BPK tersebut. Ia menilai kehadiran JLS akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, pariwisata, serta mendukung program ketahanan pangan pemerintah pusat.
“Terima kasih atas dukungan BPK untuk pembangunan JLS. Kami berharap proyek ini segera terealisasi karena manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Ipuk.
