Polri dan ASDP Siapkan Kendali Terpadu Antisipasi Kepadatan Nataru di Ketapang
BanyuwangiNet.com – Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dimatangkan. Polri bersama PT ASDP Indonesia Ferry dan sejumlah pemangku kepentingan menyiapkan sistem pengendalian berjenjang untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan serta berbagai potensi gangguan kelancaran penyeberangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembentukan Pos Komando Taktis (Pos Kotis) sebagai pusat kendali terpadu. Selain itu, pengaturan arus kendaraan akan dilakukan sejak wilayah yang jauh dari Pelabuhan Ketapang agar antrean tidak menumpuk di kawasan Banyuwangi.
Strategi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri, Komjen Pol. Roycke Harry Langie, saat meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta, jajaran pejabat utama Polri dan Polda Jawa Timur, serta perwakilan ASDP, KSOP, dan instansi terkait lainnya.
Koordinasi dilakukan untuk mematangkan kesiapan pengamanan jalur penyeberangan Jawa–Bali. Pembahasannya meliputi identifikasi potensi kerawanan, kesiapan fasilitas pelabuhan, hingga mekanisme penanganan kondisi darurat.
Roycke mengatakan, pola operasi pengamanan Nataru tahun ini akan disesuaikan dengan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Perbedaan kondisi dan potensi kerawanan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi agar pelayanan penyeberangan berjalan lebih baik.
“Operasi tahun kemarin, dan tahun sekarang ini kan pasti berbeda. Tentunya perbedaan ini kita akan menyimpulkan dalam pola operasi untuk menjadi hal yang lebih baik,” kata Roycke.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi akan menjadi salah satu indikator dalam penyusunan mekanisme operasi. Sejauh ini, persiapan dinilai berjalan baik dan masih tersedia waktu untuk melakukan penyempurnaan.
Sejumlah aspek teknis yang menjadi pembahasan meliputi kesiapan buffer zone atau kawasan penyangga kendaraan, port time (waktu pelayanan kapal di pelabuhan), penerapan pola Tiba Bongkar Berangkat (TBB), hingga proses bongkar muat kapal.
Seluruh aspek tersebut akan dikoordinasikan secara terpadu untuk mengoptimalkan kapasitas pelayanan dan mengendalikan arus kendaraan.
“Dan kita hari ini menyimpulkan untuk membuat satu Pos Kotis sebagai kendali terpadu,” ujarnya.
Terkait potensi gangguan akibat cuaca, Roycke menyebut kondisi alam tidak bisa dikendalikan. Namun, berbagai langkah antisipasi tetap dapat dilakukan untuk meminimalkan dampaknya terhadap keselamatan dan kelancaran penyeberangan.
Sementara itu, General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto, menegaskan, pengendalian kepadatan kendaraan tidak bisa hanya dilakukan di dalam kawasan pelabuhan. Diperlukan koordinasi lintas wilayah untuk mengatur arus kendaraan sejak sebelum memasuki Banyuwangi.
Salah satu langkahnya adalah menyiapkan kawasan penyangga kendaraan atau buffer zone di sejumlah daerah, termasuk wilayah Probolinggo dan kawasan jalan tol.
“Artinya kita perlu koordinasi. Karena kemacetan ini harus dicegah dari sebelum-sebelumnya,” tegas Media.
Menurutnya, koordinasi harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari kepolisian, Dinas Perhubungan, BPTD, ASDP, hingga KSOP. Informasi mengenai jadwal pelayanan penyeberangan dan kondisi cuaca di Pelabuhan Ketapang juga perlu disampaikan hingga wilayah Probolinggo.
Dengan begitu, masyarakat yang hendak menyeberang dapat memperoleh informasi lebih awal dan menyesuaikan waktu perjalanan sebelum tiba di Banyuwangi.
“Jadi masyarakat juga terkomunikasi di wilayah-wilayah yang jauh sebelum masuk ke wilayah Banyuwangi. Kalau sudah sampai ke wilayah Banyuwangi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya, langkah tahun ini adalah mencegahnya dari wilayah jauh sampai ke Probolinggo,” katanya.
Dari sisi infrastruktur, ASDP menargetkan Dermaga MB 2 di Pelabuhan Gilimanuk mulai difungsikan pada 17/12/2026. Dengan tambahan fasilitas tersebut, layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk nantinya akan didukung 16 dermaga, masing-masing delapan dermaga di Ketapang dan delapan dermaga di Gilimanuk.
Untuk armada, sebanyak 57 kapal disiapkan melayani lintasan tersebut. Dalam kondisi normal, sebanyak 24 kapal akan beroperasi setiap hari. Jumlahnya dapat ditingkatkan hingga 28 kapal apabila diperlukan penambahan kapal ekstra.
ASDP Tambah Dua Buffer Zone di Ketapang untuk Antisipasi Kepadatan Nataru 2027
ASDP juga menyiapkan empat titik buffer zone di kawasan Ketapang, yakni di Bulusan, Sritanjung, Pusri, dan Watudodol. Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu menampung kendaraan sebelum memasuki kawasan pelabuhan sehingga antrean tidak langsung membebani jalur utama.
Selain menyiapkan kawasan penyangga dan menambah kapasitas dermaga, ASDP juga menyiapkan dua pelabuhan alternatif untuk mengurai kepadatan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
ASDP Tambah Dua Buffer Zone di Ketapang untuk Antisipasi Kepadatan Nataru 2027
Kedua pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tanjung Wangi di Banyuwangi dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo. Keduanya disiapkan sebagai alternatif penyeberangan menuju Pelabuhan Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali.
“Yakni Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, dan Pelabuhan Jangkar Situbondo, sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif tujuan Celukan Bawang, Buleleng, Bali,” ujarnya.