Banyuwangi Terbaik dalam Tata Kelola Transformasi Digital, Raih GM-DTGI 2026
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi meraih penghargaan Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DTGI) 2026. Penghargaan ini diberikan atas capaian Banyuwangi dalam tata kelola transformasi digital, khususnya implementasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam Seminar Nasional bertajuk Artificial Intelligence untuk Pemerintah Daerah: Mengakselerasi Transformasi Digital dan Peningkatan Kinerja di Tengah Peluang dan Tantangan di Auditorium MM FEB Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (5/11/2026).
GM-DTGI merupakan indeks yang dirintis pada 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024. Penilaiannya mencakup tujuh pilar dengan total 50 indikator. Aspek yang dinilai meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.
Penilaian tersebut melibatkan 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Capaian Banyuwangi menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap upaya pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Di mana bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk, Jumat (6/11/2026).
Ipuk menjelaskan, transformasi digital di Banyuwangi dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan layanan digital hingga tingkat desa.
“Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” terangnya.
Salah satu bentuk penerapan transformasi digital tersebut adalah keterlibatan Banyuwangi dalam proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran dan transparansi penyaluran bantuan melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Geopark Ijen Raih Green Card UNESCO, Berhasil Pertahankan Status Geopark Dunia
Uji coba program tersebut telah berlangsung sejak September 2025. Setelah melihat pelaksanaan di Banyuwangi, proyek ini direncanakan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia.
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga di mana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.
Banyuwangi Raih Sidaya Awards 2026, Miliki 153 Sekolah Lansia dengan 4.590 Peserta
Selain digitalisasi bansos, Banyuwangi juga mengembangkan Smart Kampung sebagai sistem pelayanan publik digital yang menjangkau berbagai kebutuhan masyarakat. Layanan yang difasilitasi meliputi administrasi kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
Pemkab Banyuwangi juga mengembangkan Banyuwangi One ID atau Banyuwangi One/Single Identity. Sistem integrasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
