Banyuwangi Jadi Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional, Uji Coba Dimulai Hari Ini
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi resmi ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional untuk program digitalisasi bantuan sosial (bansos). Uji coba tahap awal pendaftaran dimulai hari ini, Kamis (18/9/2025), di dua lokasi yakni Kelurahan Lateng (Kecamatan Banyuwangi) dan Desa Kemiren (Kecamatan Glagah).
Digitalisasi Bansos Dimulai di Banyuwangi
Program digitalisasi bansos ini menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi penyaluran bantuan sosial. Banyuwangi dipilih karena dinilai siap secara infrastruktur dan memiliki jaringan pendamping sosial yang kuat.
Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Pasar ke Desa-desa untuk Jaga Stabilitas Harga Pangan
Cara Pendaftaran Digitalisasi Bansos
Pendaftaran Mandiri Lewat Aplikasi Portal Perlinsos
Masyarakat dapat mendaftar secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syarat utama adalah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena aplikasi sudah terhubung dengan data kependudukan digital.
Pendaftaran Melalui Agen Perlinsos dan Operator Desa
Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, tersedia jalur pendaftaran melalui agen perlinsos. Agen ini adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), serta operator desa/kelurahan yang sebelumnya telah mendapat pelatihan. Saat ini, Banyuwangi memiliki sekitar 500 agen perlinsos.
Panduan resmi aplikasi tersedia di Portal Perlinsos Kemensos
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan peran agen ini sangat penting.
“Bagi warga yang tidak bisa mendaftar mandiri, misalkan tidak punya gadget atau kendala lainnya, bisa melalui pendamping PKH atau TKSK. Mereka akan menyisir warga tidak mampu di wilayahnya,” kata Ipuk.
Selain itu, warga juga bisa datang langsung ke kantor desa/kelurahan untuk dibantu operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang bertugas mengelola dan memvalidasi data kemiskinan.
Peran Agen, TKSK, dan Kader Dasa Wisma
Ipuk menambahkan, Banyuwangi akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos tambahan.
“Kami juga akan melibatkan kader dasa wisma sebagai agen perlinsos agar lebih banyak masyarakat yang layak bantuan tetapi belum terdata bisa terjangkau. Jika terealisasi, jumlah agen perlinsos di Banyuwangi bisa mencapai 2.000 orang,” ujarnya.
Dukungan Banyuwangi untuk Uji Coba Nasional
Menurut Ipuk, Banyuwangi telah siap mendukung penuh program uji coba ini sebelum diterapkan secara nasional.
“Uji coba ini penting untuk mengetahui hambatan di lapangan dan mencari solusi bersama lintas kementerian dan lembaga,” jelasnya.
Proses Verifikasi dan Seleksi Data Penerima
Dari sisi pemerintah pusat, Rahmat Danu Andika dari Komite Percepatan Transformasi Digital menjelaskan bahwa uji coba ini sementara hanya berlaku untuk warga Banyuwangi.
“Setelah proses uji coba di Kemiren dan Lateng berjalan, pendaftaran digitalisasi perlinsos secara keseluruhan di Banyuwangi akan dimulai pada Oktober mendatang,” kata Andika.
Simulasi Kebakaran Kapal di Selat Bali, Uji Kesiapan Keselamatan Penyeberangan Jelang Harhubnas 2025
Setiap warga bisa mendaftar, namun data mereka akan diverifikasi oleh tim sesuai kriteria program bansos. Proses ini juga melibatkan akses data kependudukan untuk memastikan akurasi.
Mekanisme Sanggahan di Portal Perlinsos
Apabila hasil verifikasi menunjukkan warga tidak layak menerima bansos, sistem akan memberikan alasan yang jelas. Namun, tersedia fitur Sanggahan di Portal Perlinsos.
“Jika tidak puas, warga bisa menggunakan fitur Sanggahan untuk meminta pengecekan ulang data mereka,” jelas Andika.
Bupati Banyuwangi Ipuk Tenggelamkan Fish Bank, Dorong Konservasi Laut dan Sejahterakan Nelayan
Data Digitalisasi Bansos untuk PKH dan BPNT Tahun Depan
Hasil dari digitalisasi bansos ini rencananya akan digunakan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun 2026. Untuk tahun 2025, penyaluran bansos masih menggunakan data lama.
“Pemerintah berharap digitalisasi perlinsos bisa meminimalisir bantuan yang tidak tepat sasaran,” tegas Andika.
Dengan digitalisasi bansos, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
