Inflasi Banyuwangi Terendah di Jatim, Tercatat 2,69 Persen pada September 2026
BanyuwangiNet.com – Inflasi Kabupaten Banyuwangi tetap terkendali. Bahkan, pada September 2026, inflasi Banyuwangi tercatat menjadi yang terendah di Jawa Timur dengan angka 2,69 persen secara tahunan (year on year). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata inflasi Jawa Timur yang mencapai 3,33 persen dan rata-rata nasional sebesar 3,28 persen.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan keberhasilan menjaga stabilitas inflasi tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Menurutnya, kerja sama lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir membuat kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Upaya tersebut mencakup kelancaran distribusi hingga menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di pasar.
“Ini adalah hasil kinerja super team, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” jelas Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Untuk memperkuat koordinasi, Pemkab Banyuwangi rutin menggelar Forum High Level Meeting (HLM). Terbaru, forum tersebut dilaksanakan di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sejumlah pemangku kepentingan TPID Banyuwangi. Di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
HLM tersebut juga dirangkai dengan kegiatan capacity building untuk memperkuat kapasitas dan kinerja TPID. Sejumlah narasumber dihadirkan, yakni Zulfirman Basir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Asesor TPID Award sekaligus Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember sekaligus Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati.
Zulfirman Basir menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional pada 2025 untuk kategori Kabupaten/Kota Indeks Harga Konsumen (IHK). Banyuwangi meraih total nilai relatif sebesar 97,08 persen.
“Kabupaten Banyuwangi menempati Peringkat ke-6 Nasional pada 2025, untuk kategori Kabupaten/Kota IHK dengan Total Nilai Relatif mencapai 97,08%. Dari segi koordinasi rutin (HLM/Rakor) dan Capacity Building, Banyuwangi sukses menyapu bersih skor maksimal,” kata Zulfirman.
Pemkab Banyuwangi Perkuat Kesetaraan Gender Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Layanan Inklusif
Bupati Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi akan terus memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID agar berbagai program pengendalian inflasi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” tambah Ipuk.
Menurut Ipuk, pengendalian inflasi akan difokuskan pada penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
BWI Banyuwangi Didorong Kembangkan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Upaya tersebut juga didukung penguatan anggaran melalui APBD serta sinergi dengan Satgas Pangan. Berbagai inovasi pengendalian inflasi akan terus dijalankan dengan indikator yang terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Harga bahan pokok yang stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” ujarnya.
