Jadi Contoh Nasional SPBE, Kemenko Polkam Pilih Gelar Rakor Keamanan Siber di Banyuwangi
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi kembali mendapat pengakuan nasional di bidang transformasi digital pemerintahan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI memilih Banyuwangi sebagai lokasi Rapat Koordinasi Penguatan Keamanan Siber dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Rabu (6/5/2026).
Pemilihan Banyuwangi bukan tanpa alasan. Daerah di ujung Timur Jawa ini dinilai sebagai pemerintah kabupaten dengan kinerja implementasi SPBE terbaik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Rakor tersebut diikuti para Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perwakilan pemerintah daerah dari Jawa Timur dan Bali. Dalam forum itu, Banyuwangi juga dijadikan best practice penerapan SPBE bagi peserta rakor.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, Marsma TNI Budi Eko Pratomo, mengatakan transformasi digital melalui SPBE telah menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Namun, menurutnya, percepatan digitalisasi belum sepenuhnya diimbangi penguatan sistem keamanan siber sehingga memunculkan berbagai risiko terhadap perlindungan data dan stabilitas layanan pemerintahan.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mengimplementasikan SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” ujar Marsma Budi.
Program Bunga Desa Banyuwangi Serap Aspirasi Warga dan Hadirkan Solusi Langsung
Ia menambahkan, Banyuwangi memiliki nilai strategis karena menunjukkan konsistensi dalam membangun tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE secara terintegrasi.
Banyuwangi tercatat meraih indeks SPBE tertinggi tingkat pemerintah kabupaten pada periode 2023 hingga 2025. Selain itu, daerah tersebut juga ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial tingkat nasional.
“Ini mencerminkan keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital secara inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Banyuwangi yang juga Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Banyuwangi, Budi Santoso, menyebut keberhasilan implementasi SPBE berawal dari komitmen kepala daerah dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital.
Menurutnya, digitalisasi telah dijadikan bagian dari pembangunan infrastruktur utama di Banyuwangi. Saat ini seluruh desa di Banyuwangi, sebanyak 217 desa, telah terhubung jaringan fiber optik.
“Implementasi SPBE juga didukung seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” kata Budi.
Untuk memperkuat sistem digital pemerintahan, Banyuwangi juga membangun pusat data terintegrasi yang dimanfaatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan desa. Pusat data tersebut dibangun di Kantor Dinas Kominfo dengan mengacu pada standar praktik terbaik dan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain infrastruktur, Banyuwangi juga fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemkab membentuk agen digital di tingkat desa, kecamatan, dan OPD guna mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital.
“Evaluasi dan monitoring terhadap progres penerapan SPBE dilakukan secara berkala setiap minggu oleh Bupati bersama seluruh OPD,” ujar Budi.
Pemkab Banyuwangi Gelar Rembug Perempuan di Hari Kartini, Untuk Serap Aspirasi Pembangunan
Dalam aspek keamanan siber, Banyuwangi kini telah memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang dibentuk melalui Peraturan Bupati. Tim tersebut bertugas menangani respons insiden keamanan siber guna melindungi layanan publik digital dan infrastruktur teknologi informasi pemerintah daerah.
“Tim ini bertugas melakukan deteksi, analisis, penanganan, dan pemulihan insiden keamanan siber secara cepat, terkoordinasi, dan efektif,” pungkas Budi.
