Bakal Diperluas di 41 Kabupaten/Kota se-Indonesia, Bupati Ipuk Paparkan Kiat Sukses Piloting Digitalisasi Bansos
BanyuwangiNet.com – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan (piloting) diminta berbagi pengalaman dan strategi keberhasilan pelaksanaan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan langsung success story digitalisasi bansos dalam forum nasional yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Di hadapan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk mengulas berbagai kendala, tantangan, hingga solusi yang diterapkan selama proses piloting.
KNMP Banyuwangi Hampir Rampung, Perkuat Wisata Kuliner Seafood Pesisir
Ipuk menjelaskan bahwa proses pendataan bansos digital membutuhkan perangkat dan jaringan seluler yang memadai. Namun, kondisi geografis Banyuwangi membuat hal tersebut tidak selalu mudah.
“Tidak semua daerah di Banyuwangi terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal. Penerima bantuan juga tidak semuanya memiliki handphone,” terang Ipuk.
KSOP Tanjung Wangi Terbitkan Notice to Marine Evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi jemput bola dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sebagai pendamping pendataan.
Pendamping tersebut berasal dari ASN, staf desa dan kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Total lebih dari 4.000 orang terlibat dalam proses tersebut.
“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semua bergerak secara sukarela. Kami awali dengan memberikan pemahaman yang utuh tentang pentingnya digitalisasi bansos,” jelas Ipuk.
Musrenbangcam 2027, Ipuk Fokuskan SDM, Pariwisata Berkelanjutan, dan Infrastruktur
Bagi wilayah yang sulit dijangkau sinyal, warga dijadwalkan datang ke kantor desa untuk dibantu proses pendataan secara bergiliran.
“Kami atur jadwal antar desa supaya sinyal bisa dibagi dengan teratur, tidak berebut, dan tidak lemot,” ujarnya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya.
Sebelumnya, peserta juga menerima paparan terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari para pejabat nasional, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wamendagri Ribka Haluk.
Paparan juga disampaikan oleh Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut Binsar Pandjaitan menyebut keberhasilan Banyuwangi membuat proses digitalisasi bansos kini jauh lebih efisien.
“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, sekarang tahapannya bisa rampung dalam satu hingga dua bulan. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut.
