Pemerintah Pusat Tunjuk Banyuwangi Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos Nasional
BanyuwangiNet.com – Pemerintah pusat resmi menunjuk Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi percontohan (piloting) untuk program bantuan sosial (bansos) berbasis digital. Program ini merupakan bagian dari inisiatif portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) adaptif yang digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga.
Penunjukan Banyuwangi ini diumumkan dalam rapat terbatas yang digelar Jumat (18/7/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersama Tim Digitalisasi Bansos pemerintah pusat.
MUI Banyuwangi Dukung Larangan Sound Horeg, Dorong Regulasi Konkret di Daerah
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo, Principal Expert Government Technology DEN, Rahmat Danu Andika, serta perwakilan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.
Menurut Cahyono Tri Birowo, Banyuwangi dipilih karena dinilai telah menunjukkan kesiapan tinggi dalam transformasi digital pemerintahan. Hal ini terlihat dari rekam jejak pelayanan publik berbasis digital serta capaian indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sangat baik.
Penutupan Jalur Gumitir, Pemkab Banyuwangi Siapkan Alternatif Tambah Pemberhentian KA dan Rute Bus
“Kesiapan Banyuwangi, komitmen kepala daerahnya, dan keberhasilan transformasi digital sebelumnya menjadi alasan utama. Banyuwangi dianggap ideal sebagai lokasi awal digitalisasi bansos,” ungkap Cahyono.
Ia menjelaskan digitalisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang mencakup sistem identitas digital, data biometrik untuk autentikasi, serta platform pertukaran data sosial secara lintas kementerian dan lembaga.
Basarnas Siapkan Kantor SAR Mandiri di Banyuwangi, Percepat Respons Penyelamatan di Selat Bali
Melalui portal Parlinsos, masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran, verifikasi, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman.
Lebih lanjut, Rahmat Danu Andika dari DEN menegaskan bahwa mulai tahun ini, pemerintah akan menerapkan skema penargetan bansos yang lebih akurat melalui sistem digital. Pengajuan bantuan akan melalui proses seleksi otomatis yang transparan dan dapat dipantau oleh masyarakat.
“Dengan teknologi ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi cerita bansos yang salah sasaran. Sistem akan membantu menyeleksi penerima yang benar-benar layak secara otomatis dan dapat diverifikasi,” terang Rahmat.
Basarnas Siapkan Kantor SAR Mandiri di Banyuwangi, Percepat Respons Penyelamatan di Selat Bali
Ia menyebut, salah satu kunci keberhasilan program ini adalah kolaborasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami butuh keterbukaan dan semangat inovatif dari kepala daerah. Banyuwangi memenuhi kriteria itu dan sangat layak menjadi titik awal program ini,” tambahnya.
Program digitalisasi bansos direncanakan mulai berjalan pada September 2025, dengan fokus awal pada dua skema bantuan besar, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
