Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi 2021 Salah Satu Terbaik se-Indonesia
BANYUWANGI-Tata kelola pemeritahan Pemkab Banyuwangi kembali menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Kali ini nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi salah satu terbaik se-Indonesia yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan keputusan MenPAN-RB Nomor 1503 tahun 2021, yang ditandatangani Menteri Tjahjo Kumolo, tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Banyuwangi masuk kategori Sangat Baik dengan nilai 3,53 dari skala 5. Banyuwangi menjadi salah satu terbaik di Indonesia, dan menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Jawa Timur yang masuk dalam kategori Sangat Baik.
Terdapat lima predikat penilaian SPBE. Yakni 4,2 – 5,0 Memuaskan; 3,5 – < 4,2 Sangat Baik; 2,6 – < 3,5 Baik; 1,8 – < 2,6 Cukup; < 1,8 Kurang. Sementara di Indonesia kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang nilai SPBE yang masuk kategori Sangat Baik hanya sembilan. Di kementerian yang mendapat nilai Sangat Baik adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lembaga ada Badan Pusat Statisti (BPS) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Sementara pemerintah daerah, Pemkab Banyuwangi, Pemkab Bantul, dan Pemprov Bali.
“SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, KemenPAN-RB bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE,” kata Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB, Rini Widyantini, dalam laporan hasil evaluasi SPBE 2021, yang diterima, Senin (31/12/2021).
Baca Juga:
Keren! Festival Gandrung Sewu Banyuwangi Dihelat di 24 Kota di 16 Provinsi
Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.
Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
“Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE pada 2021 ini akan menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi. Diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE ini, dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat, dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional,” jelas Rini.
Baca Juga:
Sebanyak 2.500 Nelayan di Banyuwangi Dapat Bantuan Premi Asuransi Gratis
Sementara bagi Banyuwangi hasil ini merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada 2019 lalu, penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi masuk dalam kategori Baik dengan nilai 3,43. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bersyukur nilai SPBE Pemkab Banyuwangi mengalami peningkatan dari kategori Baik menjadi kategori Sangat Baik.
“Alhamdulillah hasil ini terus memacu Banyuwangi untuk terus memperbaiki kinerja terutama menyempurnakan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Muaranya adalah kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan layanan pemerintah daerah,” kata Ipuk.
Ipuk mengatakan Banyuwangi telah menerapkan sistem elektronik pada berbagai urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Banyuwangi bahkan telah memiliki peraturan bupati Banyuwangi (Perbup) tentang sistem informasi manajemen daerah tahun 2018 yang menaungi semua sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), serta berbagai layanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi yang telah diterapkan lainnya.
Baca Juga:
Doa Bersama Lintas Agama untuk Kesejahteraan Masyarakat di Hari Jadi Banyuwangi 2021
Seperti di bidang administrasi publik, sistem elektronik dibangun secara terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral). Mulai pendapatan asli daerah (PAD), e- kinerja pegawai, perkembangan informasi pembangunan proyek. Bahkan Simral milik Pemkab Banyuwangi juga diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Banyuwangi juga telah menerapkan e-audit terintegrasi di mana auditor tidak memerlukan surat izin untuk masuk ke seluruh dinas hingga desa-desa. E-audit juga bisa langsung mengecek tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.
Banyuwangi juga memiliki e-village budgeting dan e-village monitoring, sistem penganggaran desa yang terintegrasi dalam jaringan (daring) untuk meningkatkan akuntabilitas anggaran desa.
Sedangkan di bidang pelayanan publik sistem elektronik dibangun untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Dengan teknologi ini semua pekerjaan semakin akuntabel dan efisien sekaligus menyiasati keterbatasan pegawai,” tambah Ipuk.
Dari semua indikator nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Banyuwangi indeks rata-rata di atas 3. Paling tinggi ada pada domain layanan SPBE yang mencapai nilai 4,51 yang tercermin layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dengan nilai 4,30, dan layanan publik berbasis elektronik dengam nilai 4,83.
“Meski demikian harus kami akui, Banyuwangi tetap memiliki kekurangan. Kami akan terus berupaya meningkatkan sistem elektronik untuk mempercepat layanan yang diberikan kepada masyarakat,” tambah Ipuk.
