Zulhas di Banyuwangi: Pesantren Punya Peran Strategis Wujudkan Kemandirian Pangan

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Sabtu, 16 Mei 2026, 23:02 WIB
WhatsApp Image 2026-05-14 at 14.47.07
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

BanyuwangiNet.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian, tetapi juga menyangkut kehormatan bangsa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri Sarasehan Penguatan Ketahanan Pangan bertema “Meningkatkan Peran Serta Pesantren dalam Membangun Kemandirian Pangan” di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Genteng, Banyuwangi, Kamis (14/5/2026).

Menko Pangan yang akrab disapa Zulhas didampingi Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono, jajaran pengurus PCNU Banyuwangi, Muslimat NU, para pengasuh pondok pesantren, serta ratusan santri.

Zulhas menyebut pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, kehidupan pesantren dan masyarakat desa sejak lama sangat dekat dengan budaya pertanian, pengelolaan hasil panen, zakat pangan, hingga ekonomi berbasis kerakyatan.

“Pesantren punya kekuatan sosial yang besar. Tradisi desa kita sejak dulu dekat dengan pertanian dan gotong royong ekonomi rakyat. Ini harus dihidupkan kembali agar desa bukan hanya tempat produksi, tetapi juga pusat kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulhas.

Dusun Balian Banyuwangi, Kampung Toleransi dengan Potensi Seni dan UMKM Kreatif

Ia menilai swasembada pangan menjadi agenda penting karena sektor tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan jutaan petani, nelayan, peternak, dan masyarakat desa di Indonesia.

Menurut Zulhas, pemerintah Presiden Prabowo Subianto saat ini berupaya mengembalikan keberpihakan ekonomi kepada masyarakat kecil, terutama di pedesaan. Pemerintah ingin memastikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, warung rakyat, hingga koperasi desa tetap menjadi penopang utama ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional. Salah satunya melalui penyederhanaan regulasi pupuk.

Ia menjelaskan, aturan distribusi pupuk yang sebelumnya mencapai 145 regulasi kini dipangkas menjadi hanya tiga aturan utama agar penyaluran lebih cepat dan tepat sasaran kepada petani.

“Serapan pupuk meningkat dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Produksi padi nasional juga naik sekitar 8 persen atau bertambah 2,4 juta ton,” katanya.

Sukses Budidaya Lele Air Jernih, Pemuda Banyuwangi Raup Omzet Ratusan Juta

Selain itu, pemerintah disebut terus menjaga harga gabah petani, memperkuat penyerapan hasil panen oleh Bulog, serta menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi desa. Koperasi tersebut nantinya diharapkan mampu menjadi penyalur pupuk, LPG, sembako, hingga layanan pembiayaan rakyat dengan bunga yang lebih terjangkau.

Zulhas menegaskan, penguatan ketahanan pangan nasional harus berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi rakyat di desa. Karena itu, keterlibatan pesantren, petani, nelayan, hingga koperasi desa dinilai menjadi kunci penting dalam membangun kemandirian pangan Indonesia.

Artikel Terkait