Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan di Desa dan Destinasi Wisata
BanyuwangiNet, Pemkab Banyuwangi terus fokus melakukan upaya penanggulangan sampah. Berkolaborasi dengan program TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat), Banyuwangi merancang program pengolahan sampah menjadi energi terbarukan di desa-desa dan destinasi wisata di Banyuwangi.
Program kolaboratif itu diberi nama Banyuwangi Olah Sampah di Sumbernya (BOSS). Program ini diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memecahkan berbagai persoalan sampah menjadi sumber energi terbarukan.
Untuk menjalankan program BOSS ini, Banyuwangi kolaborasi dengan program TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat), program yang dinaungi oleh Kementerian ESDM dan PLN, bekerja sama dengan Gerakan Ciliwung Bersih (GCB), dan Comestoarra.com, startup company bidang teknologi informasi penunjang pengembang energi terbarukan.
Program ini menggunakan metode pengelolaan dan pengolahan sampah di sumbernya, lalu menjadikannya sebagai sumber energi terbarukan beruga gas dan listrik tenaga uap. Program TOSS ini terbukti sukses di berbagai tempat, seperti di Klungkung Bali, Ciliwung Jakarta, dan daerah lainnya.
“Program ini bagus karena bisa menjadi model penanganan sampah dari hulu, utamanya di destinasi wisata dan desa-desa. Selain menangani masalah sampah, BOSS juga akan menyelesaikan kebutuhan listrik rakyat karena mengubah sampah menjadi sumber energi alternatif. Kami sangat mendukung dan menyambut baik program ini,” kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat membuka acara Safari TOSS, Seminar, dan Pelatihan virtual di Banyuwangi, Selasa (8/9/2020).
Seminar dan pelatihan virtual ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, seperti Komisaris utama Comestoarra.com Supriadi Legino, Pengembang Metode Peuyeumisasi untuk TOSS dan listrik kerakyatan Sonny Djatnika Sunda Djaja, dan ahli lingkungan I Made Brunner. Turut bergabung dalam webinar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa, General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Timur Nyoman S. Astawa.
Anas mengatakan pemkab akan mendorong berdirinya BOSS di sejumlah destinasi wisata dan desa-desa.
“Kami sangat tertarik dengan pengolahan sampah setempat ini. Sampah yang ada di destinasi wisata bisa segera diproses, sehingga mata rantai pengelolaan sampah tidak terlalu panjang. Destinasi jadi bersih, sehat, dan bebas tumpukan sampah, namun energinya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelas Anas.
Menurut Anas, program ini akan didorong dikerjakan di desa-desa dan kecamatan mengingat tempat pembuangan akhir (TPA) sampah semakin penuh. “Setiap desa pasti mampu, karena anggarannya tidak terlalu besar. Dan yang penting, manfaatnya yang sangat besar untuk lingkungan sekitar,” tambahnya.
Sampah Diolah Menjadi Energi Terbarukan
Tenaga ahli bidang Supply Value Chain Management TOSS, Arief Noerhidayat mengatakan, pengolahan sampah ini dilakukan dengan metode peuyeumisasi atau biodrying menggunakan bioaktivator (bakteri).
Semua sampah, mulai dari plastik, sampah rumah tangga, popok bekas, makanan sisa, dan berbagai jenis sampah lainnya, kecuali sampah keras, diproses dengan metode disiram bioktivator, untuk menghilangkan bau serta lalat.
Setelah beberapa hari, sampah dipanen untuk kemudian dicacah untuk menjadi pelet atau disebut batu bara nabati. “Batu bara nabati atau pelet ini sudah melalui uji laboratorium PLN,” kata Arief.
Nabati tersebut lalu bisa diolah menjadi bahan bakar kompor, maupun diubah menjadi gas lewat mesin co-firing. Satu ton sampah bisa menghasilkan 100 kilogram pelet.
“Pelet tersebut lalu bisa menjadi bahan bakar untuk kompor. Selain itu, gas hasil pembakaran di co-firing juga bisa menjadi bahan bakar penghasil listrik tenaga uap yang disalurkan melalui pembangkit listri diesel, sebagai pengganti solar atau bensin,” kata dia.
Arief mengatakan Banyuwangi akan menjadi daerah pertama yang melakukan pengelolaan TOSS di bidang pariwisata. “Ini akan jadi yang pertama. Banyuwangi mengolah sampah jadi energi alternatif langsung dari destinasi wisata,” katanya.
Program ini mendapat atensi besar dari para kepala desa yang hadir dalam seminar tersebut. Salah satunya dari Desa Genteng Kulon dan Desa Plampangrejo, Cluring.
“Kami sudah merencanakan program ini di APBDes, karena bisa menjadi solusi bagi pengolahan sampah di desa. Di samping tidak membutuhkan biaya besar, juga tidak membutuhkan lahan yang besar,” kata salah satu perangkat desa Plampangrejo.
Kelola Sampah 8.900 Rumah, Bumdes di Banyuwangi Raup Rp 25 juta per Bulan
Banyuwangi juga memiliki program pendampingan pengelolaan sampah laut, STOP di Kecamatan Muncar, Banyuwangi berhasil meningkatkan kapasitas pengolahan sampah oleh warga desa.
Sejak dijalankan 1,5 tahun lalu, kini pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) telah menjangkau 8.900 rumah tangga.
Program STOP (Stopping The Tap On Ocean Plastic) diinisiasi organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) dunia yang didanai pemerintah Norwegia dan institusi bisnis Borealis dari Austria, Systemiq.
Program ini membantu pemkab Banyuwangi dalam pengelolaan sampah laut di Kecamatan Muncar. Muncar merupakan pelabuhan ikan terbesar di daerah dan terkenal sebagai penghasil ikan Lemuru terbesar nomor dua di Indonesia.
Chief Delivery Officer STOP Project Systemic Andre Kuncoroyekti pada tahun pertama program, penanganan sampah difokuskan pada Desa Tembokrejo, Muncar, karena desa tersebut telah memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R). Kini Andre mengaku senang karena berbagai intervensi yang dijalankan berjalan sesuai harapan.
“Kami datang dalam keadaan warga yang masih membuang sampah di laut. Tapi kini semua warga desa bisa dibilang seratus persen sudah membuang sampah ke tempat yang tersedia,” kata Andre.
Dalam pengelolaan tersebut, Systemiq melibatkan Bumdes sebagai pengelola sampah. Mereka dilatih mengoptimalkan sistem pengangkutan, pengumpulan hingga pengolahan sampah.
“Sekarang 100 persen warga sudah dilayani oleh Bumdes. Cakupannya sudah mencapai seluruh rumah tangga di Desa Tembokrejo yang berjumlah 8900 RT, dari awal yang sebelum kami masuk hanya sekitar 400 rumah,” jelas Andre.
“Bumdes bahkan sudah berhasil menjual sampah yang telah diolah kebeberapa daerah seperti Surabaya dan Pasuruan. Perbulan Bumdes bisa mendapatkan hasil Rp. 25 juta dari pengelolaan sampah ini,” kata Andre.
Di TPST Tembokrejo, sampah yang diangkut dari rumah warga lantas dipilah dan dikelola. Sampah organik dimanfaatkan untuk kompos dan budidaya larva lalat black soldier fly yang memiliki kemampuan mengurai sampah organik.
Sementara yang nonorganik, dipilah sesuai jenisnya untuk dijual. Sejak April 2018 hingga Februari tahun ini, jumlah sampah nonorganik yang dijual Bumdes mencapai 10,4 ton.
“Setelah berjalan satu tahun lebih, telah ada perubahan fisik sungai di dekat Pantai Satelit. Tumpukan sampah sudah tidak terlalu banyak, di pinggir-pinggir sungai juga tidak ada tumpukan sampah,” pungkas Andre.
Andre mengatakan, selama satu tahun mendampingi warga Desa Tembokrejo, pihaknya melakukan beberapa program intervensi. Salah satunya aktif mengkampanyekan perubahan perilaku masyarakat dengan melibatkan kader PKK, Posyandu dan Kader Pengajian.
“Kami terus mengedukasi warga tentang efek negatif sampah, kenapa harus peduli dan apa manfaatnya bagi kehidupan mereka dan generasi berikutnya. Kami bersyukur warga bisa memahami dan memberikan timbal balik positif. Sekarang semua membuang sampah di tempatnya dan tidak di laut lagi,” katanya.
Tidak hanya kampanye, namun Systemiq juga melengkapi sistem persampahan yang ada di desa, salah satunya dengan memberikan fasilitas moda pengangkutan sampah, dan conveyor.
Andre mengaku pihaknya kini tengah meningkatkan kapasitas Bumdes Tembokrejo agar bisa menerima pengelolaan sampah dari desa-desa sekitarnya. Salah satu yang menjadi sasaran Systemiq dalam waktu dekat adalah Desa Sumberberas.
“Di Sumberberas kami tengah menyiapkan sejumlah program antara lain memperluas TPST dan menginventarisir peralatan pengelolaan sampah yang dibutuhkan. Harapannya, Sumberberas juga bisa seperti Tembokrejo,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, akan mendorong desa lain untuk mengerjakan program serupa. Menurutnya, program ini adalah bagian dari program Smart Kampung yang dapat mengakselerasi kebersihan.
“Smart Kampung tidak hanya sekadar masalah pelayanan publik, namun juga harus pandai menemukan solusi atas masalah di daerahnya, termasuk masalah sampah. Ini perlu dicontoh desa lain. Selain itu, program ini juga selaras dengan target Presiden Jokowi yang ingin menurunkan sampah laut hingga 70 persen sampai 2025,” jelas Anas. (*)
