Pariwisata Banyuwangi Menjadi Contoh Penerapan Reformasi Birokrasi Tematik
BanyuwangiNet.com – Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi dalam 10 tahun terakhir menjadi salah satu benchmark penerapan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa pariwisata telah dipilih oleh Banyuwangi sebagai lokomotif untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah tersebut.
“Pariwisata itu mampu membuat sektor lainnya, seperti sektor pendidikan, pertanian, serta kesehatan bisa tumbuh bersama. Kebijakan pariwisata menjadi umbrella bagi pembangunan di Banyuwangi, sehingga semua SKPD turut serta mengambil peran untuk mewujudkan hal tersebut,” kata Ipuk saat sosialisasi dan asistensi road map RB Provinsi Jawa Timur, yang digelar di Surabaya, Selasa (11/4/2023).
Jadi Pilot Project Sertifikasi Halal Nasional, Dua Rumah Potong Hewan di Banyuwangi Lolos Audit
Dalam acara tersebut, Bupati Banyuwangi, bersama dengan Walikota Surabaya, dan Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), memaparkan penerapan RB Tematik tersebut. Kepala dinas terkait dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur juga mengikuti acara tersebut.
Ipuk menjelaskan Banyuwangi konsisten melarang berdirinya hotel berbintang tiga karena untuk memproteksi iklim usaha rakyat.
“Dengan kebijakan ini dapat mengafirmasi tumbuhnya homestay di desa-desa yang dikelola oleh masyarakat setempat,” kata Ipuk.
Jelang Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tambah Relawan Penjaga Jalur Kereta Api Tak Berpalang Pintu
“Hasilnya ekonomi Banyuwangi bergeliat. Kunjungan wisatawan Banyuwangi dari tahun 2010 sekitar 670 ribu, yang hingga kini terus melonjak tajam,” tambah Ipuk.
Berdasarkan data pada 2018 dan 2019 tercatat 5 juta wisatawan berlibur ke Banyuwangi. Selain itu, pendapatan perkapita rakyat Banyuwangi yang semula Rp 20,86 juta per tahun pda 2010, kini pada tahun 2023 menjadi Rp 53,87 juta per tahun.
Kondisi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Banyuwangi, yang pda tahun 2010 tercatat 11,25 persen, kini menjadi 7,51 persen (2023), yang merupakan terendah dalam sejarah Banyuwangi.
Ipuk menjelaskan hasilnya pertumbuhan pariwisata di Banyuwangi dicapai dengan cukup baik, yang berdampak meningkatnya kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan.
Pemkab dan Ikawangi Dewata Siapkan 8 Armada Bus Mudik Gratis Banyuwangi 2023
Pemaparan Ipuk selaras dengan penjelasan Profesor Eko Prasojo, Sekretaris Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN).
Eko mengatakan hilirisasi berbagai kebijakan pemerintah ini kerap tidak sinkron, sehingga apa yang menjadi harapan pada saat melakukan perencanaantidak terwujud.
“Seperti membuat mobil seluruh SKPD mendapat tugas masing-masing. Ada yang membuat ban, jok, spion, dan lainnya. Namun tidak koordinasi satu sama lain, sehingga mobil tidak sesuai yang diinginkan,” jelasnya.
Menurut Eko keselarasan itu ada di pundak kepala daerah, yang harus menjadi dirigen yang mampu mengarahkan seluruh struktur pemerintah menuju ke visi yang diinginkan.
RB Tematik merupakan instrumen untuk mempercepat agenda prioritas pemerintah, utamanya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi, sehingga tata kelola pemerintahan memberikan dampak.
