Musrenbangcam 2027, Ipuk Fokuskan SDM, Pariwisata Berkelanjutan, dan Infrastruktur

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Kamis, 29 Januari 2026, 10:57 WIB
Pemkab Banyuwangi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027 di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026). Sejumlah sektor menjadi perhatian beliau untuk perbaikan tahun ke depan.
Pemkab Banyuwangi menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2027 di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026). Sejumlah sektor menjadi perhatian beliau untuk perbaikan tahun ke depan.

BanyuwangiNet.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rempeg Jogopati, Rabu (28/1/2026).

Musrenbangcam merupakan forum penjaringan usulan pembangunan dari desa dan kelurahan untuk dibahas di tingkat kecamatan. Forum ini diikuti oleh seluruh camat dan Forkopimka se-Banyuwangi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perangkat desa.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan arah pembangunan Banyuwangi pada 2027 akan difokuskan pada tiga pilar utama, yakni penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pembangunan pariwisata berkelanjutan, serta infrastruktur pendukung perekonomian dan pelayanan publik.

“Pendidikan dan kesehatan tetap menjadi urusan wajib daerah. Pariwisata sebagai umbrella pembangunan Banyuwangi juga akan terus didorong untuk mengungkit perekonomian daerah,” kata Ipuk.

Secara rinci, Ipuk memaparkan delapan prioritas program pembangunan yang akan dijalankan pada 2027. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, sekaligus memastikan kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan masa depan.

ASN Banyuwangi Berbagi, Salurkan Puluhan Ribu Paket Sembako untuk Warga Miskin

“Salah satunya dengan mendorong penguatan pendidikan vokasi, keterampilan, dan literasi digital. Peran camat sangat penting agar perencanaan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Di sektor kesehatan, Pemkab Banyuwangi akan memperkuat layanan kesehatan dasar, menurunkan angka stunting, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Ipuk juga menyoroti meningkatnya kasus penyakit degeneratif yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Ada peningkatan sejumlah penyakit degeneratif seperti diabetes melitus dan TBC yang harus kita selesaikan ke depan. Ini harus menjadi perhatian kita semua,” tegas Ipuk.

Prioritas berikutnya adalah mendorong pariwisata berkelanjutan dan UMKM naik kelas. Ipuk meminta camat, kepala desa, dan lurah untuk bersama-sama menjaga citra pariwisata Banyuwangi dengan memastikan lingkungan tetap bersih, ramah, dan tertib.

Operasi Pengangkatan Bangkai KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali Dimulai

Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif, terutama jalan akses menuju pusat ekonomi dan layanan publik, dengan tetap menyesuaikan skala prioritas.

“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, pembangunan jalan tetap akan kita validasi melalui mekanisme Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) seperti biasa,” ujarnya.

Sementara itu, untuk usulan non-infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Ipuk menyebut akan diusulkan melalui RKPD agar memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

“Strategi ini kami ambil agar peluang pendanaan menjadi lebih besar,” tambahnya.

Banyuwangi Terima 60 Ribu Saset Susu Pendamping untuk Pasien TB Paru

Adapun lima prioritas lainnya meliputi reformasi perlindungan sosial, peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, digitalisasi layanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, serta menjaga harmonisasi masyarakat dan kondusivitas wilayah.

Secara khusus, Ipuk juga menekankan pentingnya upaya penanganan kemiskinan daerah yang harus dilakukan secara terarah dan berbasis data.

“Kami berharap angka kemiskinan terus berkurang dengan intervensi yang lebih tepat sasaran. Untuk itu dibutuhkan sinergi dari banyak pihak,” pungkasnya.

Artikel Terkait