Menteri Tito hingga Luhut Puji Banyuwangi Jadi Percontohan Pemerintahan Digital Nasional
BanyuwangiNet.com – Pemkab Banyuwangi kembali mendapat sorotan positif berkat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Pujian datang dari sejumlah pejabat tinggi negara, mulai dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga Penasehat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menegaskan bahwa Banyuwangi akan menjadi daerah percontohan nasional dalam integrasi sistem pelayanan publik digital.
“Kita akan piloting di Banyuwangi. Nanti di Banyuwangi, sistem akan kita integrasikan, jadi satu sistem,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan saat acara penandatanganan SKB Penyelenggaraan Perizinan Tenaga Medis (named) dan Tenaga Kesehatan (nakes) melalui Mall Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN), di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut Luhut, jika uji coba di Banyuwangi berhasil, maka program digitalisasi layanan publik ini akan diluncurkan di seluruh Indonesia pada Januari mendatang.
Gerakan Belanja “Tanggal Cantik” di Banyuwangi, Bupati Ipuk Intruksikan Lewat Aplikasi Ojol
Banyuwangi Jadi Pilot Project MPP Digital Nasional
Selain Luhut, Menteri Tito Karnavian juga memberikan apresiasi atas langkah digitalisasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi. Menurutnya, Mall Pelayanan Publik (MPP) Banyuwangi, yang kini sudah bertransformasi menjadi digital, menjadi contoh nyata pelayanan publik yang efisien, terjangkau, dan berkualitas.
“(Mall Pelayanan Publik) di Banyuwangi merupakan salah satu yang terbaik. Pelayanannya top,” kata Tito yang juga mantan Kapolri.
Banyuwangi memang dikenal sebagai pionir dalam pengembangan Mall Pelayanan Publik Digital. Pemerintah pusat telah menetapkan Banyuwangi sebagai pilot project MPP Digital Nasional yang menyediakan berbagai layanan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan kesehatan.
Dukungan Pusat Jadi Pelecut Semangat Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dari pemerintah pusat.
“Ini bentuk dukungan sekaligus pelecut semangat bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang berdampak positif terhadap masyarakat dan kemajuan daerah,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, digitalisasi perizinan praktik bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan kabar baik, khususnya bagi nakes di Banyuwangi.
“Kini perizinan dapat diurus dengan lebih mudah dan cepat,” jelasnya.
Hingga saat ini, tercatat ada 199 kabupaten/kota yang menjadi daerah piloting sistem perizinan nakes dan named berbasis digital. Seluruh daerah tersebut sebelumnya sudah memiliki Mall Pelayanan Publik Digital.
“Kita bersyukur segenap stakeholder di Banyuwangi telah berjerih payah mewujudkan infrastruktur digital ini. Sehingga kita bisa menjadi yang terdepan dalam menyongsong program digitalisasi yang dilakukan pemerintah pusat,” tutup Ipuk.
