Menteri dan 20 Lembaga Negara ke Pelosok Banyuwangi, Matangkan Bansos Digital
BanyuwangiNet.com – Pemerintah terus mematangkan uji coba Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos) atau Bansos Digital di Kabupaten Banyuwangi. Program berbasis teknologi ini dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran melalui pendataan digital yang akurat.
Tak hanya menyasar warga di kawasan perkotaan, pendataan dilakukan hingga pelosok desa dan lereng pegunungan. Salah satunya di Dusun Suko Sumbermanis, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, yang berada di kaki gugusan Gunung Ijen. Ratusan warga kurang mampu di wilayah tersebut didata secara digital oleh petugas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau langsung proses pendataan di lapangan. Ia menegaskan bahwa program ini bertujuan memastikan seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Mensos dan Luhut Nikmati Kopi Gombengsari, Bahas Riset dan Lab Kopi Banyuwangi
“Kami ingin memastikan langsung bahwa program bantuan pemerintah ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif,” ujar Gus Ipul.
Menurutnya, selama ini penyaluran berbagai program bantuan seringkali belum akurat karena data penerima yang tidak mutakhir. Melalui sistem digital, masyarakat bisa memverifikasi dan mengajukan diri secara mandiri jika merasa layak menerima bantuan namun belum terdaftar.
“Dengan Bansos Digital, warga cukup menggunakan ponsel untuk mengajukan atau menyanggah data tanpa perlu menemui siapa pun,” tambahnya.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan yang turut mendampingi Gus Ipul menegaskan, Bansos Digital bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tetapi membangun sistem data terpadu untuk kesejahteraan masyarakat.
Menteri dan 20 Lembaga Negara Tinjau Banyuwangi, Bahas Digitalisasi Bansos Nasional
“Para penerima bantuan akan dipantau secara berkala. Tujuannya agar tidak selamanya menerima bantuan, tapi meningkat taraf kesejahteraannya,” jelas Luhut.
Ia menambahkan, integrasi data lintas kementerian dan lembaga merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Pak Prabowo ingin kemiskinan ini diselesaikan dengan cara yang terukur dan terintegrasi,” tegasnya.
Untuk mempercepat pendataan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan sekitar 3.000 agen lapangan, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), operator desa, camat, lurah, kepala desa, hingga kader dasawisma.
Okupansi Tinggi, Wings Air Tambah Penerbangan Surabaya-Banyuwangi Jadi 3 Kali Seminggu
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan komitmennya mendukung penuh program tersebut.
“Kami ingin Banyuwangi menjadi saksi sejarah komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui Bansos Digital,” ujar Ipuk.
Pelaksanaan Bansos Digital di Banyuwangi melibatkan lintas kementerian dan lembaga negara. Sedikitnya 20 instansi hadir dalam kunjungan lapangan dan rapat koordinasi, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Bappenas, BPS, serta Kemenko PMK.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, dan Wamen Bappenas Febrian A. Ruddyard. Dari lembaga lain, tampak perwakilan Bank Indonesia, BPKP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, Perum Peruri, serta BSSN.
