Bupati Ipuk Ajak BPD Banyuwangi Selaraskan Kebijakan Desa dengan Pemerintah Daerah
BanyuwangiNet.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam menyelaraskan kebijakan desa dengan arah pembangunan pemerintah daerah. Pesan tersebut disampaikan saat forum Gesah Desa yang diikuti BPD se-Banyuwangi di Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kamis (16/10/2025).
Dalam forum tersebut, Ipuk menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa agar program pembangunan berjalan efektif. Ia menyoroti bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap desa semakin besar, salah satunya melalui dana desa yang ditransfer langsung ke rekening desa.
“Dengan dukungan besar ini, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Ipuk.
Menurutnya, BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan kebijakan di tingkat desa selaras dengan arah pembangunan daerah.
Kesaksian ABK Selamat Kapal Ikan Terbakar di Samudera Hindia: Ledakan dari Mesin
“Daerah harus selaras dengan pemerintah pusat, begitu pula desa dengan daerah. Kebijakan di tingkat desa harus sejalan, dan BPD perlu ikut mengawasi agar pelaksanaannya konsisten,” tambahnya.
Bupati Ipuk juga mengingatkan bahwa pada tahun 2026, akan terjadi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Karena itu, ia mendorong BPD agar memahami kondisi fiskal ini dan turut menjelaskan kepada masyarakat jika ada program yang belum berjalan optimal.
“Pemangkasan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan ke masyarakat ketika ada program yang mungkin belum optimal,” jelas Ipuk.
Ia menambahkan, keberadaan anggota BPD yang merupakan tokoh masyarakat menjadikan mereka ujung tombak dalam sosialisasi kebijakan dan penyampaian informasi publik di tingkat desa.
Menko Pangan RI Panen Brokoli dan Tinjau Program Ketahanan Pangan PNM di Kopeng
Forum Gesah Desa juga menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan BPD. Selain membahas kebijakan, forum ini menjadi ruang untuk berdiskusi dan berbagi solusi atas berbagai persoalan desa.
Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Rudi Hartono Latif, menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat sinergi antara perencanaan desa dan daerah.
“Melalui forum gesah desa ini, kami ingin menyinergikan kembali perencanaan pembangunan antara desa dan daerah,” kata Rudi.
Dalam pertemuan itu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) turut hadir untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai arah kebijakan pembangunan Banyuwangi.
Gandrung Sewu Banyuwangi 2025 Siap Digelar 25 Oktober, Hadirkan Ribuan Penari di Pantai Marina Boom
Diskusi forum meliputi berbagai topik penting, mulai dari fungsi BPD dalam pembangunan, efisiensi penggunaan anggaran, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga penguatan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan ketahanan pangan.
“Di desa masih banyak persoalan, baik dalam pelaksanaan maupun tata kelola. Karena itu, forum ini menjadi ruang untuk saling merefresh, menguatkan, dan mengingatkan antar-BPD,” ujar Rudi.
