Berbagai Upaya Banyuwangi Bawa UMKM Naik Kelas

BANYUWANGI– Berbagai program daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya, Banyuwangi memiliki program UMKM Naik Kelas untuk menggerakkan ekonomi arus bawah.

Pemkab Banyuwangi terus memfasilitasi penerbitan sertitikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) bagi para pelaku usaha mikro. Sebanyak 650 pelaku UMKM olahan pangan telah memanfaatkan program tersebut dan kini terus berlanjut. Tahun depan ditargetkan ribuan UMKM mendapatkannya.

Sertifikat PIRT diterbitkan sebagai penanda bahwa pangan hasil produksi UMKM telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

“Higienitas dan kesehatan menjadi hal yang utama di masa pandemi covid-19. Inilah yang harus diperhatikan oleh semua sektor usaha, terlebih sektor olahan pangan agar produknya bisa diterima publik. Salah satu syaratnya ya produknya harus mengantongi standar keamanan sehat dan higienis untuk dikonsumsi,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Penyuluhan Keamanan Pangan merupakan syarat awal pengajuan izin PIRT. Pemkab telah menggelar PKP dalam beberapa gelombang yang diikuti ratusan UMKM.

Ipuk menyebut, saat ini pemkab terus mempercepat pemberian sertifikat PIRT bagi para pelaku UMKM. Ini adalah bagian dari skema pemulihan ekonomi di masa pandemi.

“Dengan izin PIRT, produk usaha rakyat akan semakin dipercaya oleh konsumen. Harapannya tentu saja produk pangannya makin laris, para pelaku UMKM semakin sejahtera. Tahun depan, kita targetkan mendampingi sampai terbit PIRT untuk lebih dari 1.000 UMKM,” kata Ipuk.

Lukman Hadi, yang merupakan pengusaha selai stroberi, mengaku senang adanya fasilitasi izin PIRT dari pemkab. Selama ini, dia mengaku belum berani memasarkan produknya secara luas karena belum memiliki izin PIRT. Dia masih menjual selai stroberinya kepada relasi dan keluarga.

“Sekarang belum berani jualan online karena belum ada PIRT. Semoga dibantu pemkab ini pengurusan PIRT nya lancar biar pasarnya lebih luas, bisa masok kota lain” ujar Lukman.

Baca Juga:

Sementara Plt. Kepala Dinas Koperasi Unsaha Mikro dan Perdagangan Banyuwangi Nanin Oktaviantie menjelaskan, animo warga yang mengurus izin PIRT sangat bagus. Dari yang target awal yang 500 pelaku usaha, kini mencapai 650 orang.

“Banyak UMKM yang tertarik. Sesuai arahan Ibu Bupati, kita akan terus percepat dan dampingi, termasuk kita tambah terus untuk tahun depan,” paparnya.

Sejumlah materi diberikan kepada para pelaku usaha mikro dalam penyuluhan keamanan pangan, mulai mutu dan keamanan pangan, bahan tambahan pangan, label dan kemasan, serta cara produksi pangan olahan yang baik dan sertifikasi halal.

“Salah satu syarat mendapatkan izin PIRT, para pelaku usaha harus mengikuti dan memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Lalu dilakukan uji pemeriksaan sarana dan uji produk pangan. Semuanya akan difasilitasi pemkab sampai terbit PIRT nya,” kata Nanin.

Bupati Ipuk Fiestiandani membeber berbagai program daerah untuk mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya, Banyuwangi memiliki program UMKM Naik Kelas untuk menggerakkan ekonomi arus bawah. “Program ini banyak sekali turunannya, termasuk dari sisi digitalisasi UMKM,” kata Ipuk.

Banyuwangi juga punya program ongkos kirim gratis produk UMKM ke seluruh Indonesia, Warung Naik Kelas (Wenak) yang memberikan alat usaha produktif bagi warung-warung kecil, pendampingan pengurusan izin usaha, hingga pendampingan sertifikasi PIRT.

“Kami juga punya gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang digelar setiap bulan di tanggal cantik. Gerakan ini mengajak seluruh ASN dan karyawan BUMN/BUMD terlibat di dalamnya. Ini cara kami untuk menggerakkan perekonomian arus bawah,” kata Ipuk.

Untuk mendigitalisasi UMKM, sebelum pandemi Banyuwangi rutin menggelar pelatihan digital marketing bagi pelaku UMKM daerah. Tak kurang dari 10 ribu UMKM dilatih go digital setiap tahunnya.

Namun di masa pandemi strategi digitalisasi UMKM digelar dengan konsep yang berbeda. Di antaranya dengan menggelar program inkubasi ‘Jagoan Banyuwangi’ yang terdiri atas Jagoan Tani, Jagoan Bisnis, dan Jagoan Digital.

“Jagoan Tani dan Jagoan Bisnis sudah kita gelar sebulan lalu. Jagoan Digital akhir bulan ini dimulai. Masing-masing menjangkau ratusan anak muda sesuai bidang usahanya masing-masing, yang syaratnya kemudian kita bikin harus go digital,” ujarnya.

Berbagai program Pemkab Banyuwangi tersebut dirasakan manfaatnya oleh UMKM. Salah satunya, Annisa Febby Churina. Pelaku kreatif di dunia fesyen ini mengaku sangat terbantu dengan berbagai pelatihan yang digelar pemkab.

Kementerian Akan Beri Dukungan Pengembangan UMKM Naik Kelas

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, siap mendukung pengembangan UMKM di Kabupaten Banyuwangi. Dia menilai UMKM Banyuwangi punya potensi luar biasa besar, terutama untuk mendukung pengembangan pariwisata.

“UMKM atau warung-warung kita garap bersama. Apalagi Banyuwangi punya program UMKM Naik Kelas. Kami ada tim. Nantinya kita kerjasama agar bisa semakin kuat kreativitasnya dan penggunaan teknologinya,” kata Teten usai mendengar paparan program UMKM Naik Kelas dari Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Banyuwangi, Minggu (24/0/2021).

Teten selama di Banyuwangi mengunjungi dan berdialog dengan sejumlah UMKM, antara lain saat di pergelaran Banyuwangi Muslim Fashion Festival, Desa Banjar, dan sejumlah pusat oleh-oleh khas UMKM.

Teten menuturkan, saat ini pemerintah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM terhubung dalam ekosistem digital di tahun 2024. Saat ini baru sekitar 15,9 juta UMKM yang terhubung secara digital.

Menurut Teten, sudah saatnya usaha besar dan kecil ini tidak bersaing, tetapi justru bermitra. UMKM harus terhubung dalam rantai pasok ekonomi global, salah satu caranya dengan koperasi. Usaha-usaha mikro bermitra melalui koperasi, dan pemerintah harus mengintervensi agar koperasi tumbuh dengan sehat dan menjadi salah satu kekuatan besar.

“Ke depan persaingan global akan dimenangkan oleh kekuatan dalam inovasi,” kata dia.

Teten menjelaskan untuk pembiayaan penguatan koperasi Kemenkop UKM telah menyediakan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).

Teten mengambil contoh, petani kopi di Aceh yang menjerit saat pandemi Covid-19, karena harga kopi anjlok dan tak laku di pasar. Presiden Joko Widodo mengintruksikan Kemenkop UKM untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Salah satu caranya koperasi membeli kopi dari petani dengan harga wajar. Setelah itu koperasi menyimpan, dan menjual kopi dari petani itu saat harga kembali normal dan market bisa menerima. Akhirnya petani tenang, dan koperasi juga bisa untung. Selalu ada jalan ketika kita mau membantu sesama,” ujarnya.

Teten menjelaskan koperasi bisa menjadi konsolidator dari usaha skala mikro. “Saya lihat Banyuwangi serius menggarap UMKM dan menginspirasi saya. Ini bisa menjadi kekuatan besar pemulihan ekonomi masyarakat,” tambah Teten.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, berterima kasih atas dukungan Kemenkop UKM. Menurutnya, Pemkab Banyuwangi saat ini fokus penguatan UMKM sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

Sejumlah program, di antaranya ongkos kirim graris ke ke seluruh Indonesia untuk UMKM, pendampingan UMKM untuk go digital hingga sertifikasi, jemput bola membantu UMKM dalam mengurus izin usaha, program bantuan peningkatan kapasitas warung-warung kecil, Hari Belanja ke Pasar dan UMKM setiap bulannya pada tanggal-tanggal tertentu, hingga bantuan kepada ribuan PKL selama masa PPKM.

”Kita juga menjalankan program ”Jagoan Banyuwangi” untuk membuat anak-anak muda tetap giat berwirausaha meskipun di masa pandemi yang sulit,” ujarnya.

“Dengan program dari Pak Menteri nantinya, akan kian menguatkan upaya pemulihan ekonomi Banyuwangi,” tambah Ipuk.