Banyuwangi Jadi Piloting Nasional Program Pengentasan Kemiskinan Kemensos
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat menjadi daerah percontohan nasional dalam penanganan kemiskinan. Setelah sebelumnya menjadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos), kini Banyuwangi dipilih Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai lokasi piloting Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Program tersebut diarahkan untuk mengubah pendekatan penanganan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan sosial menjadi pemberdayaan ekonomi. Keluarga penerima manfaat (KPM) akan didorong meningkatkan kapasitas, memiliki aset, memperoleh akses usaha, hingga mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan bansos.
Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya diharapkan menjadi pembelajaran yang dapat direplikasi di daerah lain.
Penunjukan Banyuwangi disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial Andy Kurniawan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran perangkat daerah, Jumat (21/8/2026).
Menurut Andy, pemilihan Banyuwangi tidak terlepas dari keberhasilan daerah tersebut menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos. Model tersebut kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu, kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan, harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini,” ujar Andy.
Salah satu pendekatan yang akan dikembangkan melalui PPSE adalah pemberdayaan keluarga penerima manfaat melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset, dan akses ekonomi.
Sasarannya mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, dan telah menerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun.
“Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR). Prioritas diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun,” ujar Andy.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha juga menjadi prioritas. Program akan diarahkan untuk memperkuat usaha yang sudah berjalan sehingga aktivitas ekonomi penerima manfaat dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Andy menjelaskan, hasil pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi menunjukkan terdapat dua aspek utama yang perlu diperkuat, yakni aspek sektoral dan manajerial.
Pada aspek sektoral, pemberdayaan di bidang pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan.
Menurut Andy, bantuan sosial tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat rentan. Namun, penurunan kemiskinan secara berkelanjutan membutuhkan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
“Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” tambah Andy.
Sementara pada aspek manajerial, ketepatan data menjadi salah satu kunci utama. Banyuwangi dinilai telah memiliki pengalaman dalam menggunakan data sebagai dasar penanganan kemiskinan.
“Ketepatan data menjadi faktor dominan. Penguatan intervensi berbasis data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan Banyuwangi, signifikan menurunkan angka kemiskinan,” sambungnya.
ASN Banyuwangi Berbagi Daftarkan 1.144 Pekerja Informal ke BPJS Ketenagakerjaan
Untuk menyusun model pemberdayaan tersebut, Kemensos telah menerjunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat. Tim akan melakukan pemetaan sekaligus menyusun model pengentasan kemiskinan berbasis riset komprehensif di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos dalam pelaksanaan program tersebut.
Banyuwangi Dapat Bantuan Armada Sampah dari UEA, Perkuat Program Banyuwangi Hijau
Ipuk menyebut angka kemiskinan Banyuwangi saat ini telah turun menjadi 6,13 persen. Menurutnya, kepercayaan pemerintah pusat melalui program PPSE menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” kata Ipuk.
