Dana Transfer Pusat Tahun 2026 Dipangkas Rp 665 Miliar, Banyuwangi Perlu Efisiensi
BanyuwangiNet.com – Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Total alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun, turun 24,6% atau sekitar Rp227 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Dampak pemangkasan ini turut dirasakan oleh Pemkab Banyuwangi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan di situs resmi www.djpk.kemenkeu.go.id , alokasi dana transfer untuk Banyuwangi pada 2026 sebesar Rp1,97 triliun, turun sekitar Rp 665 miliar dibandingkan tahun 2025.
Emi Hidayati, Akademisi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, menilai kebijakan ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Jaga Keamanan Pangan Sekolah, Banyuwangi Latih Pengelola Makan Bergizi Gratis
“Jangan sampai sektor-sektor pelayanan dasar dan pelayanan publik yang berdampak luas dikorbankan. Pemerintah harus ekstra teliti dalam menyusun anggaran,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Menurut Emi, eksekutif dan legislatif daerah perlu duduk bersama untuk merumuskan kebijakan anggaran yang realistis namun tetap berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya memastikan APBD 2026 tetap berfungsi sebagai penggerak ekonomi daerah, karena belanja pemerintah daerah berperan sebagai stimulus ekonomi lokal.
Banyuwangi Career Expo 2025, Buka 2.000 Loker dan Buka Kelas Training Affiliator
“Pembahasan APBD 2026 harus konsisten mengikuti konsep money follow program. Artinya, pemerintah daerah harus menyepakati program-program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” jelas mantan anggota DPRD Banyuwangi itu.
Selain efisiensi, Emi juga mendorong pemerintah daerah agar mengembangkan program inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal. Partisipasi masyarakat, katanya, dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan kesejahteraan bersama.
Mensos Kumpulkan Kades Hingga Camat Banyuwangi Sukseskan Digitalisasi Bansos
Dia juga menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah penting di tengah berkurangnya dana transfer pusat. Kreativitas dan inovasi Pemda diperlukan untuk menggali potensi lokal sebagai sumber penerimaan baru.
“Saya optimis, selama inovasi dikembangkan bersama, tanpa ego sektoral antar-dinas dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, keterbatasan fiskal ini bisa dilalui dengan baik,” tambah Emi.