300 Ribu Warga Banyuwangi Daftar Bansos Digital, Pemkab Dorong Pendaftaran Mandiri
BanyuwangiNet.com – Program bantuan sosial (bansos) digital di Kabupaten Banyuwangi mendapat sambutan luas dari masyarakat. Hingga awal Oktober 2025, sebanyak 300.343 kepala keluarga (KK) telah mendaftar untuk mengikuti uji coba program yang digagas pemerintah pusat tersebut.
Pendaftaran bansos digital ini dibuka sejak 18 September dan akan ditutup pada 15 Oktober 2025. Pemerintah pusat menargetkan sekitar 320 ribu warga di Banyuwangi dapat berpartisipasi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Asisten Administrasi Umum Kabupaten Banyuwangi, Choiril Ustadi, menegaskan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari jumlah pendaftar semata, tetapi pada keterlibatan warga yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Dana Transfer Pusat Tahun 2026 Dipangkas Rp 665 Miliar, Banyuwangi Perlu Efisiensi
“Uji coba ini tidak semata-mata mengejar target angka. Prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri,” ujar Ustadi.
Ustadi menjelaskan, pemerintah daerah kini fokus mendorong warga yang merasa membutuhkan bansos namun belum sempat mendaftar agar segera melakukannya. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui perangkat ponsel pintar bagi mereka yang memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Sementara itu, warga yang tidak memiliki perangkat atau akses internet dapat mendaftar melalui agen perlindungan sosial (perlinsos) yang tersebar di seluruh kecamatan.
Persewangi Banyuwangi Rekrut Rahmad Darmawan dan Francis Wewengkang untuk Liga 4
“Kami minta agar masyarakat mendaftar secara sukarela. Tidak wajib semua orang harus daftar, yang penting mereka yang merasa membutuhkan tidak ketinggalan,” imbuhnya.
Dari total 300 ribu pendaftar, mayoritas mendaftar melalui agen perlinsos. Ustadi menyebut jumlah agen perlinsos di Banyuwangi mencapai ribuan orang, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma, hingga pejabat lokal seperti camat dan lurah.
“Sebagai contoh, dari 48 ribu penerima PKH yang mendaftar, sekitar 60 persen tidak memiliki ponsel atau perangkatnya belum mendukung akses IKD,” ungkapnya.
Jaga Keamanan Pangan Sekolah, Banyuwangi Latih Pengelola Makan Bergizi Gratis
Menjelang penutupan pendaftaran pada 15 Oktober, Pemkab Banyuwangi terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak melewatkan kesempatan ini. Pemerintah daerah memastikan pelaksanaan uji coba bansos digital di Banyuwangi akan berjalan maksimal dan menjadi acuan untuk penerapan nasional di masa mendatang.
“Kami siap mengawal hingga akhir masa pendaftaran. Semoga uji coba ini bisa menjadi model yang efektif untuk penyaluran bantuan sosial secara digital,” tutup Ustadi.
