Komnas HAM Apresiasi Banyuwangi, Dinilai Siap Ikuti Penilaian HAM Nasional 2027
BanyuwangiNet.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memperkuat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Komitmen tersebut dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam audiensi dan sosialisasi Program Penilaian HAM di Banyuwangi, Kamis (6/8/2026), yang dihadiri langsung Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah bersama jajaran komisioner.
Dalam kesempatan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah yang mengedepankan pendekatan human-centered development atau pembangunan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Menurut Ipuk, pendekatan tersebut tercermin dari berbagai indikator pembangunan yang terus membaik. Pada 2025, angka kemiskinan Banyuwangi turun menjadi 6,13 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,17, usia harapan hidup mencapai 74,43 tahun, serta pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,65 persen.
“Di sektor pendidikan kami terus memperkuat program sosial dan inklusif, seperti Siswa Asuh Sebaya, Banyuwangi Mengajar, hingga beasiswa Banyuwangi Cerdas dan Banyuwangi Progresif,” ujar Ipuk.
Selain pendidikan, Pemkab Banyuwangi juga memperluas layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui program Agage Pintar dan Lebur Seketi (Layanan Inklusif Peserta Berkebutuhan Khusus dengan Pendekatan Hati). Program tersebut dirancang untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah mengembangkan layanan promotif dan preventif melalui Mall Orang Sehat, Jemput Bola Rawat Warga, hingga layanan telekonsultasi 24 jam OASIS Wangi (Online Akses Solusi Indonesia Sehat dari Banyuwangi) yang bekerja sama dengan NGO NORA Health dari Amerika Serikat.
“Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dasar. Kami memastikan faktor ekonomi, usia, maupun keterbatasan geografis tidak menghalangi warga memperoleh layanan yang layak,” kata Ipuk.
Komitmen terhadap prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) juga terus diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2025 tentang Unit Layanan Disabilitas.
Saat ini, enam dari 54 organisasi perangkat daerah (OPD) di Banyuwangi telah mempekerjakan aparatur sipil negara penyandang disabilitas. Pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum Rembuk Difabel, Rembuk Lansia, dan Rembuk Anak.
Di bidang pemenuhan hak pangan, Banyuwangi menjalankan program Rantang Kasih yang menjangkau lebih dari 3.000 lansia miskin. Selain itu, penanganan stunting dilakukan melalui program Banyuwangi Tanggap Stunting dengan melibatkan pedagang sayur keliling sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat.
“Setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, mengakses layanan publik, dan menikmati kehidupan yang layak tanpa terkecuali,” tegas Ipuk.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengaku terkesan dengan kesiapan Banyuwangi dalam menyajikan data dan indikator pembangunan berbasis hak asasi manusia.
“Saya cukup terkejut karena memperoleh data yang sangat komprehensif dari Ibu Bupati. Ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak asasi manusia,” ujar Anis.
Masuk Musim Kemarau, 11 Mata Air di Banyuwangi Alami Penurunan Debit
Atas berbagai capaian tersebut, Komnas HAM berencana menunjuk Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang akan mengikuti Penilaian HAM dalam pembangunan daerah.
Program Penilaian HAM merupakan program nasional yang telah berjalan selama tiga tahun di bawah koordinasi Bappenas untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kebijakan dan pelayanan publik.
Delegasi 12 Negara Kagumi Keramahan Banyuwangi di Konferensi Internasional Islamic Justice 2026
Menurut Anis, Banyuwangi menjadi salah satu daerah di Pulau Jawa yang diproyeksikan mewakili Jawa Timur dalam penilaian tersebut pada tahun depan.
“Program yang dijalankan Banyuwangi menunjukkan banyak kemajuan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan sudah mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai indikator hak asasi manusia,” kata Anis.
