Gelar Musrenbang Anak, Bupati Ipuk: Mereka Punya Hak untuk Didengar
BanyuwangiNet.com– Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menggelar Musrenbang Anak, untuk menjaring aspirasi yang akan menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan sesuai kebutuhan anak.
Dalam kegiatan yang dikemas dalam “Rembug Anak” itu, untuk mengetahui langsung keinginan dan kebutuhan anak-anak.
“Kami ingin mendengar langsung usulan mereka. Mereka punya hak untuk didengar. Dengan demikian program-program yang digulirkan nantinya bisa dinikmati, dan bisa menjawab kebutuhan anak-anak,” kata Ipuk.
Musrenbang Anak digelar di pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi. Kegiatan ini digelar selama dua hari pada 2-3 Mei 2024, diikuti 50 pelajar setingkat SMP/SMA dari berbagai wilayah se-Banyuwangi.
Kampung Jamur Banyuwangi, Produksi 15 Ton Jamur Sebulan Libatkan Ratusan Warga
Mereka adalah perwakilan forum anak tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Ada juga perwakilan dari anak-anak berkebutuhan khusus (ABK).
Ada 5 kluster yang dibahas. Mulai dari hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.
Ipuk mengatakan kegiatan ini menjadi tempat untuk menggali permasalahan, potensi, dan kebutuhan anak. Menurut Ipuk anak-anak sering kali hanya menjadi obyek.
Rp 258 Miliar untuk Bayar PPPK Banyuwangi, 97% untuk Guru dan Tenaga Kesehatan
Mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, sehingga banyak kebijakan yang kemudian tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan.
“Ini menjadi media untuk menjaring aspirasi anak-anak Banyuwangi. Apa yang dihasilkan dari forum ini, akan kami jadikan pertimbangan untuk perencanaan dan penyusunan program kerja ke depan,” ungkap Ipuk.
Hari pertama, para peserta diajak mengunjungi sejumlah lokus yang berkaitan dengan kluster pembahasan. Terdapat lima lokus yang dikunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB (Dinsos PPKB).
Di masing-masing lokus, peserta mendapatkan berbagai informasi terkait berbagai permasalahan serta solusi yang telah dilakukan dinas terkait.
Misalnya di Dinas Pendidikan, masih banyaknya anak yang mengalami putus sekolah. Juga banyaknya anak yang kecanduan game online dan gadget. Dari kunjungan ini, diharapkan peserta dapat merumuskan usulan untuk pemecahan masalah tersebut.
Hari kedua, mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung usulan tersebut di hadapan Bupati Ipuk. Salah satunya, disampaikan Bilquis Syifa Aziza.
“Dalam kurikulum sekolah, kami menginginkan adanya kegiatan permainan outdoor berbasis budaya lokal. Permainan ini selain dapat mengenalkan budaya daerah, juga mendorong para siswa aktif bersosialisasi sehingga tidak ketergantungan pada gadget dan game online,” usul siswa SMAN 1 Genteng itu.
