Banyuwangi Usulkan Pelebaran Jalur Ketapang Peningkatan Dermaga Untuk Atasi Macet Ketapang
BanyuwangiNet.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, terutama saat periode liburan dan musim puncak perjalanan (peak season).
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan, persoalan kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena pelabuhan tersebut memiliki peran vital sebagai penghubung utama antara Pulau Jawa, Bali, hingga kawasan Nusa Tenggara.
“Kami sudah berkirim surat kepada Menhub, meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Permasalahan kemacetan di Pelabuhan Ketapang ini sangat perlu dukungan dari pemerintah pusat,” kata Ipuk, Kamis (25/6/2026).
Menurut Ipuk, lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk merupakan salah satu jalur transportasi terpenting di Indonesia. Selain melayani mobilitas masyarakat, jalur ini juga menjadi urat nadi distribusi logistik antarpulau yang mendukung aktivitas ekonomi nasional.
Karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur dan layanan transportasi di kawasan Ketapang dinilai mendesak untuk mengantisipasi terus meningkatnya arus kendaraan dan penumpang.
Dalam surat yang disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Pemkab Banyuwangi mengusulkan pelebaran sejumlah ruas jalan nasional yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan.
Beberapa ruas yang diusulkan antara lain:
- Ruas Ketapang – Jembatan Sungai Selogiri.
- Ruas Watudodol – Jembatan Grand Watudodol.
- Jalur nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.
Pelebaran jalan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi antrean kendaraan yang menuju maupun keluar dari kawasan pelabuhan.
Selain perbaikan akses jalan, Banyuwangi juga mengusulkan penambahan armada kapal penyeberangan berkapasitas minimal 3.000 Gross Tonnage (GT) untuk meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang di lintasan Ketapang-Gilimanuk.
Pemkab juga meminta dukungan pembangunan serta rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga 50 ton. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat proses bongkar muat kendaraan sekaligus meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.
Tak hanya itu, pembangunan jembatan akses dari Pelabuhan LCT (Landing Craft Tank) Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan turut diusulkan guna memperlancar distribusi arus kendaraan.
Salah satu usulan penting lainnya adalah percepatan pembangunan Jalan Tol Probowangi Tahap II ruas Besuki-Banyuwangi, khususnya akses yang menghubungkan wilayah Banyuwangi dengan Tol Bajulmati dan Asembagus.
ASDP Akan Tingkatkan Dermaga Ponton Ketapang Jadi MB 50 Ton, Target Beroperasi Saat Nataru
Menurut Ipuk, kehadiran jalan tol akan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban lalu lintas di jalur nasional sekaligus mempercepat akses menuju Pelabuhan Ketapang.
“Pembangunan tol ini diharapkan dapat mempercepat akses menuju Pelabuhan Ketapang sekaligus mengurangi beban lalu lintas pada jalan nasional yang ada saat ini,” ujarnya.
Pemkab Banyuwangi berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas pemerintah pusat mengingat pentingnya peran Pelabuhan Ketapang dalam mendukung konektivitas nasional.
Selain memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, peningkatan infrastruktur menuju pelabuhan juga diyakini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa Timur, Bali, hingga Nusa Tenggara.
“Kami berharap program-program tersebut menjadi prioritas pemerintah pusat karena menyangkut kelancaran konektivitas nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan,” kata Ipuk.
