Banyuwangi Raih Status “Kinerja Tinggi” dari Kemendagri Berkat Inovasi dan Penurunan Angka Kemiskinan
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Banyuwangi sebagai daerah dengan status “Kinerja Tinggi” berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
LPPD sendiri merupakan mekanisme tahunan yang diselenggarakan Kemendagri untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah, layanan pendidikan dan kesehatan, transparansi keuangan, pelestarian lingkungan hidup, hingga inovasi daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Nenek dengan Demensia Ditemukan Meninggal di Kebun Usai Hilang 3 Hari
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, dalam acara penyerahan hasil evaluasi LPPD yang digelar di Balikpapan Sports and Convention Centre (BSCC), Kalimantan Timur, pada Jumat (25/4/2025).
Menerima penghargaan itu, Bupati Ipuk menyampaikan rasa terima kasih dan menjadikan pencapaian ini sebagai pemacu semangat untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
“Hasil penilaian ini menjadi motivasi kami untuk terus melakukan perbaikan ke depan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, Kemendagri, dan Pemprov Jatim yang terus memberikan bimbingan kepada Banyuwangi dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Ipuk.
Keluarga PMI Asal Banyuwangi yang Meninggal di Kamboja Diteror Orang Tak Dikenal
Ia menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan di Banyuwangi dirancang selaras dengan agenda nasional serta kebijakan pemerintah provinsi, dengan tujuan memastikan program yang dilaksanakan benar-benar berdampak bagi masyarakat serta berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Seperti pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama Banyuwangi, dan juga menjadi prioritas Bapak Presiden Prabowo,” jelas Ipuk.
Untuk menekan angka kemiskinan, Banyuwangi menerapkan berbagai strategi yang melibatkan banyak pihak, baik melalui program jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satunya adalah program “Kanggo Riko”, yang memberikan bantuan modal usaha kepada keluarga miskin, terutama perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Selain itu, ada pula bantuan peralatan usaha, renovasi warung rakyat, program bedah rumah, beasiswa untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, dan berbagai inisiatif sosial lainnya.
Banyuwangi Dukung Gerakan Tanam Padi Serentak Nasional, Targetkan Produksi 151.048 Hektar pada 2025
Upaya tersebut membuahkan hasil yang nyata. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Banyuwangi turun dari 7,34 persen pada 2023 menjadi 6,54 persen pada 2024. Penurunan juga tercatat pada angka kemiskinan ekstrem, dari 0,43 persen menjadi 0,29 persen dalam periode yang sama.
Selain aspek kemiskinan, sejumlah indikator makro pembangunan lainnya juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyuwangi, misalnya, naik dari 73,79 pada 2023 menjadi 74,30 pada 2024.
“Kita juga mencatat penurunan Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan, dari 0,351 pada 2023 menjadi 0,312 pada 2024,” tambah Ipuk.
