ASLI Bagikan Nasi untuk Sopir Terjebak Macet Ketapang, Desak Penambahan Dermaga

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Selasa, 23 Juni 2026, 19:04 WIB
WhatsApp Image 2026-06-23 at 19.02.33
Pengurus ASLI membagikan nasi bungkus kepada sopir yang terjebak antrean.

BanyuwangiNet.com – Kemacetan panjang yang kembali terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, memunculkan aksi solidaritas dari para sopir logistik. Pengurus Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI) membagikan ratusan nasi bungkus dan minuman kepada para sopir yang terjebak antrean kendaraan di kawasan pelabuhan, Selasa (23/6/2026).

Selain sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama pengemudi, ASLI juga mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kemacetan yang terus berulang di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, salah satunya melalui penambahan dermaga.

Aksi sosial tersebut dipusatkan di kawasan kantong parkir Bulusan, lokasi yang menjadi tempat penampungan sementara kendaraan logistik sebelum masuk ke Pelabuhan Ketapang.

Pengurus ASLI mendatangi satu per satu truk yang sedang mengantre untuk membagikan makanan dan minuman kepada para sopir yang harus menunggu berjam-jam bahkan hingga lebih dari sehari untuk menyeberang ke Bali.

Pembina ASLI, Slamet Barokah, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk solidaritas kepada para sopir yang terdampak kemacetan berkepanjangan.

“Lancar sedikit macet lagi, lancar sedikit macet lagi. Harapan kami negara juga harusnya hadir dalam permasalahan ini,” kata Slamet.

Menurutnya, persoalan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang bukan lagi masalah sementara, melainkan telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan membutuhkan solusi jangka panjang.

Slamet menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap sarana dan prasarana penyeberangan di lintasan Ketapang-Gilimanuk melalui sinergi berbagai instansi terkait.

Ia bahkan berharap pemerintah pusat, termasuk Presiden, turut memberikan perhatian terhadap persoalan yang berdampak langsung pada distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Bali tersebut.

“Karena volume kendaraan itu semakin hari, bulan, dan tahun semakin meningkat, tentunya penambahan dermaga sangat diperlukan di Ketapang maupun Gilimanuk,” tegasnya.

Menurut data yang disampaikan ASLI, saat ini Pelabuhan Ketapang memiliki sembilan dermaga aktif, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk hanya memiliki tujuh dermaga. Ketimpangan kapasitas tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang memperlambat arus penyeberangan.

“Jadi tidak imbang untuk sarananya,” ujar Slamet.

ASLI mengusulkan setidaknya ada penambahan dua dermaga di sisi Gilimanuk agar kapasitas pelayanan penyeberangan lebih seimbang dengan Pelabuhan Ketapang.

Kemacetan berkepanjangan tidak hanya menguras tenaga dan waktu para pengemudi, tetapi juga meningkatkan biaya operasional yang harus mereka tanggung.

Slamet menjelaskan, sebelum antrean panjang sering terjadi, proses penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk umumnya hanya membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua jam.

Namun kini, waktu tunggu bisa mencapai satu hari bahkan lebih hanya untuk menyelesaikan proses penyeberangan.

“Sekarang ini bisa sehari, bisa satu hari satu malam untuk penyeberangan saja,” ungkapnya.

Akibatnya, para sopir harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kebutuhan makan, minum, hingga bahan bakar selama menunggu antrean bergerak.

Kapal Eks LCT di Lintasan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Harus Diganti Kapal Penumpang Murni dalam 2 Tahun

Menurut Slamet, rata-rata sopir mengeluarkan tambahan biaya konsumsi antara Rp100 ribu hingga Rp200 ribu per hari.

“Kalau dengan BBM-nya mungkin untuk antre nambahnya 10 liter lah, itu untuk antrean saja. Itu biaya harian yang harus dikeluarkan sopir per harinya,” jelasnya.

Selain berdampak pada para pengemudi dan perusahaan transportasi, kemacetan di jalur Ketapang-Gilimanuk juga memengaruhi distribusi barang yang menjadi kebutuhan masyarakat.

ASDP Ketapang Perkuat Layanan Hadapi Libur Sekolah, Arus Wisata ke Bali Diprediksi Meningkat

Keterlambatan pengiriman menyebabkan barang yang seharusnya sudah sampai di tujuan harus tertunda, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dan rantai pasok.

“Jadi semua ini dirasakan bukan hanya transporter, rakyat juga merasakan. Masyarakat di wilayah sini kegiatannya juga terganggu dengan adanya kemacetan-kemacetan ini,” kata Slamet.

Artikel Terkait