Jelang Nataru 2026, Kemenhub dan Korlantas Cek Kesiapan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Rabu, 18 November 2026, 18:45 WIB
WhatsApp Image 2026-11-18 at 18.33.06 (1)
Rombongan Korlantan dan Kemenhub meninjau Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

BanyuwangiNet.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri meninjau kesiapan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, menjelang masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, serta operasional penyeberangan lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (17/11/2026). Rombongan dipimpin Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Samsuddin dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Irjen Pol. (Purn.) Aan Suhanan. Turut hadir Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan.

Setibanya di Pelabuhan Ketapang, rombongan berkeliling untuk memeriksa kesiapan infrastruktur pelabuhan yang menjadi penghubung utama transportasi laut antara Jawa dan Bali. Peninjauan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama para pemangku kepentingan penyeberangan, di antaranya ASDP, KSOP, dan operator kapal.

Rombongan juga mengecek kondisi Dermaga MB1 serta progres peningkatan kapasitas dermaga ponton menjadi 50 ton. Setelah peningkatan kapasitas selesai, dermaga tersebut diharapkan mampu melayani kendaraan barang berukuran besar.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Brigjen Pol. Budi Indra Dermawan mengatakan, pengecekan kesiapan angkutan Nataru dilakukan secara bertahap, mulai dari Surabaya hingga Pelabuhan Ketapang.

Di Ketapang, tim memeriksa proses bongkar muat kapal penyeberangan hingga keberangkatan kapal menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali.

“Tadi kita lihat bersama kesiapan infrastruktur yang sudah disiapkan oleh ASDP,” katanya.

Budi berharap kondisi cuaca selama periode libur Nataru mendukung kelancaran penyeberangan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah fenomena surut ekstrem permukaan air laut yang sebelumnya kerap memengaruhi proses sandar kapal dan aktivitas bongkar muat.

Dia menambahkan, Polri akan menggelar Operasi Lilin untuk mengamankan masa angkutan Nataru mulai 18 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.

Menurutnya, potensi kepadatan kendaraan selama libur panjang sulit dihindari karena meningkatnya mobilitas masyarakat. Meski demikian, seluruh pemangku kepentingan akan berupaya menjaga kelancaran perjalanan dan pelayanan penyeberangan.

“Kami mohon dimaklumi bila nanti terjadi beberapa titik kepadatan, karena semua masyarakat kan liburan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perhubungan Laut, Samsuddin mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional Pelabuhan Ketapang secara menyeluruh. Pemeriksaan mencakup sarana dan prasarana dermaga, kesiapan armada kapal, hingga langkah antisipasi terhadap kondisi cuaca, khususnya fenomena surut ekstrem air laut yang diperkirakan menjadi perhatian pada Desember.

“Kita telah melakukan pengecekan secara keseluruhan. Memang banyak persiapan, bukan hanya menghadapi Nataru, tapi juga angkutan Lebaran nantinya. Baik dari sisi sarana prasarana, dermaga, dan kapal itu sendiri,” katanya.

 

Percepatan Bongkar Muat dan Skema Tiba Bongkar Berangkat

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, salah satu strategi yang disiapkan adalah mempercepat proses bongkar muat kapal serta menerapkan pola tiba bongkar berangkat (TBB).

Melalui pola tersebut, kapal yang telah menyelesaikan proses bongkar muat dapat segera meninggalkan dermaga. Selanjutnya, kapal lain yang telah bersiap dapat langsung masuk untuk melakukan proses pemuatan.

Samsuddin menjelaskan, penerapan skema tersebut membutuhkan koordinasi dan kedisiplinan seluruh pihak, mulai dari ASDP sebagai operator pelabuhan, kru kapal, hingga pengemudi kendaraan angkutan.

“Pola operasi kapal standby sebelum yang lain sudah berisi dan selesai, yang lain langsung masuk. Jadi ini harus kerja sama secara keseluruhan sehingga bisa lebih cepat,” jelasnya.

ASDP Siapkan Buffer Zone Baru di Eks Gudang Pusri, Target Beroperasi Sebelum Nataru 2026/2027

Perluasan Dermaga dan Breakwater Jadi Solusi Jangka Panjang

Selain menyiapkan strategi operasional, pemerintah juga membahas solusi jangka panjang untuk mengatasi kendala penyeberangan akibat surut ekstrem air laut.

Samsuddin menyampaikan dua rekomendasi. Pertama, memperluas area dermaga sekaligus membangun pemecah gelombang atau breakwater. Kedua, mengoptimalkan kembali fungsi Dermaga Bulusan untuk membantu mengurangi beban aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Ketapang.

Menurutnya, pembangunan breakwater menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung keselamatan dan kelancaran pelayaran, terutama ketika kondisi cuaca dan perairan kurang bersahabat.

ASDP Perkuat Layanan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Antrean Mulai Terurai

Namun, realisasi pembangunan infrastruktur tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Kebutuhan anggaran yang besar membuat pelaksanaannya harus mempertimbangkan skala prioritas pembangunan nasional.

“Kalau mendesak, mendesak. Cuma kan kita kembali lagi masalah anggaran, ya. Ini cukup besar biayanya, kalau breakwater lumayan ya, bisa Rp1 triliunan. Kami selalu mengusulkan, tapi ada skala prioritas yang lain sehingga dalam setiap tahunnya agak molor,” ujarnya.

Artikel Terkait