“Banyuwangi Melayani” Terobosan Baru Bupati Ipuk untuk Layanan Publik yang Lebih Humanis dan Responsif
BanyuwangiNet.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tengah mempersiapkan peluncuran program baru bertajuk “Banyuwangi Melayani”, yang dirancang untuk menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada pendekatan humanis.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa program ini lahir dari kebutuhan untuk memperbaiki jalur komunikasi antara masyarakat dengan para tenaga teknis di lingkungan Pemkab Banyuwangi. Selama ini, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala saat mengakses layanan publik, mulai dari sektor perizinan, pendidikan, hingga kesehatan.
“Salah satu penyebab utama kendala dalam pelayanan adalah keterbatasan informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan tenaga teknis. Lewat program ini, simpul-simpul permasalahan itu akan kami urai,” ujar Ipuk, Senin (16/6/2025).
Kementerian Pariwisata Pilih Banyuwangi Jadi Pilot Project Gerakan Nasional Wisata Bersih
Dalam program Banyuwangi Melayani, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan menyediakan kontak person resmi—mulai dari kepala dinas hingga tenaga teknis—yang dapat dihubungi masyarakat secara langsung melalui WhatsApp. Langkah ini diharapkan mempermudah publik dalam mengakses informasi maupun melaporkan kendala yang dihadapi.
“Kita sudah punya call center 112 yang beroperasi 24 jam. Banyuwangi Melayani akan melengkapi itu dengan pendekatan yang lebih spesifik dan langsung ke bidang teknis,” terang Ipuk, yang juga alumnus Magister Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Surabaya.
Ipuk menekankan bahwa inovasi ini juga merupakan upaya untuk menyelaraskan transformasi digital dengan kesiapan masyarakat dalam mengakses teknologi. Ia menyadari bahwa tidak semua warga bisa langsung beradaptasi dengan sistem layanan digital yang telah dibangun.
Pemuda Lintas Agama di Banyuwangi Peringati Hari Lahir Pancasila dalam Semangat Persatuan
“Kami ingin menghadirkan layanan yang humanis dan edukatif, tidak hanya berbasis teknologi semata. Maka, jembatan komunikasi yang bersahabat menjadi sangat penting,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ipuk juga mengingatkan tidak semua bentuk layanan publik sepenuhnya menjadi wewenang Pemkab Banyuwangi. Ada sejumlah layanan yang juga melibatkan instansi vertikal atau bahkan pihak ketiga, seperti konsultan atau tim independen.
“Contohnya, dalam urusan perizinan usaha, kewenangannya tidak sepenuhnya di tangan Pemkab. Ada proses di kementerian dan lembaga lain. Maka, masyarakat perlu mendapat informasi yang jelas tentang di mana letak kendala dalam proses itu,” jelasnya.
Dari Sopir ke Juragan Buah: Kisah Pasangan Banyuwangi Suplai Jeruk hingga 4 Ton per Minggu
Program ini juga akan didukung oleh penyebaran informasi kontak layanan ke berbagai titik strategis di Banyuwangi, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas publik, dan media sosial resmi Pemkab.
“Prinsipnya, masyarakat harus terlayani sebaik-baiknya. Kita ingin mengurai masalah dan menghadirkan solusi,” pungkas Bupati Ipuk.