Banyuwangi Raih Predikat SAKIP A Terbaik se-Indonesia
BanyuwangiNet.com, Bali – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat “A” tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, dalam acara RBXperience dan penyerahan Hasil Evaluasi RB, AKIP, dan ZI, Kementerian PAN-RB, yang berlangsung di Bali pada Selasa (05/12/2023).
Dalam penilaian yang melibatkan 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 15 di antaranya yang berhasil meraih predikat SAKIP “A”, dan Banyuwangi berhasil memuncaki peringkat dengan nilai tertinggi. Wakil Presiden mengapresiasi pencapaian ini sebagai hasil positif dari reformasi birokrasi di Indonesia.
“Saya ucapkan selamat. Semoga ini menjadi motivasi untuk melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Wakil Presiden.
SAKIP merupakan sistem terintegrasi dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, dengan fokus pada laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Banyuwangi telah mempertahankan predikat SAKIP “A” selama tujuh tahun berturut-turut, sejak pertama kali meraihnya pada tahun 2017.
Memasuki Musim Hujan, Banyuwangi Lakukan Langkah Antisipasi Banjir
Selain predikat SAKIP “A”, beberapa unit kerja di Banyuwangi juga meraih prestasi. Puskesmas Sempu dinobatkan sebagai unit kerja pelayanan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi meraih predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Banyuwangi Raih Tiga Penghargaan Pelayanan Publik 2023 Nasional
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan kebahagiannya atas pencapaian ini. “Kami bersyukur mampu mempertahankan SAKIP “A”. Bagi kami, ini bukan semata-mata soal penghargaan, namun tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” ujar Ipuk.
Ipuk menambahkan bahwa prestasi ini adalah hasil kekompakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banyuwangi. “Fokus kinerja untuk menghasilkan outcome yang berdampak pada masyarakat, bukan hanya sekadar bekerja,” tambahnya. Prestasi ini menjadi evaluasi bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, sehingga dampak positifnya dapat diukur dengan baik dalam pelayanan publik.
