8 Program Prioritas Pembangunan 2027 Prabowo Selaras dengan Agenda Banyuwangi
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menilai delapan program prioritas pembangunan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk 2027 sejalan dengan berbagai agenda pembangunan yang selama ini dijalankan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Delapan prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, serta ketahanan terhadap bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.
Menurut Ipuk, keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan program daerah dapat memperkuat dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Delapan program tersebut selaras dengan agenda pembangunan daerah yang selama ini dijalankan Banyuwangi. Dengan adanya keselarasan antara kebijakan nasional dan program daerah, dengan demikian manfaat pembangunan akan semakin dirasakan masyarakat,” kata Bupati Ipuk, Sabtu (15/8/2026).
Program prioritas tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan terkait RAPBN 2027 di Gedung MPR RI, Jumat (14/8/2026).
Ipuk menyaksikan langsung pidato tersebut dari Gedung DPRD Banyuwangi. Acara itu turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana beserta wakil dan anggota DPRD, Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Wishnu Krestiawan, perwakilan Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Banyuwangi.
Pada sektor kedaulatan pangan, Ipuk mengatakan, Banyuwangi telah menjalankan sejumlah kebijakan untuk menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan.
Salah satunya melalui regulasi yang membatasi alih fungsi lahan sawah produktif menjadi bangunan permanen. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempertahankan lahan pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
Banyuwangi selama ini menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Jawa Timur yang turut menopang cadangan pangan nasional. Pada komoditas beras, produksi Banyuwangi pada 2025 tercatat surplus 383.258,03 ton.
Sementara itu, produksi beras sepanjang Januari-Juni 2026 disebut telah mencatat surplus 174.005 ton.
Di bidang pendidikan, Pemkab Banyuwangi menjalankan sejumlah program yang berfokus pada pencegahan anak putus sekolah, perluasan akses pendidikan tinggi, dan penguatan pendidikan inklusif.
Program tersebut antara lain Beasiswa Banyuwangi Cerdas untuk memberikan kesempatan kuliah gratis bagi warga kurang mampu serta Beasiswa Progresif (B-Pro) yang memberikan dukungan pendidikan hingga jenjang dokter spesialis.
Banyuwangi juga memiliki Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) dan Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan).
Untuk memperkuat pendidikan inklusif, terdapat program Agage Pinter bagi anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, program Siswa Asuh Sebaya (SAS) mendorong kepedulian dan dukungan antarsiswa.
Banyuwangi juga menyatakan dukungannya terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda pemerintah pusat.
“Banyuwangi juga mendukung program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan untuk pembangunannya,” kata Ipuk.
Pada sektor kesehatan, Banyuwangi memprioritaskan penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan berbasis desa, serta peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah pelosok.
Banyuwangi Jadi Tuan Rumah Forum Bappeda Jatim, Perkuat Sinergi dan Akselerasi Pembangunan Daerah
Pemkab Banyuwangi juga terus memperbaiki sarana dan prasarana puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, dokter spesialis dijadwalkan memberikan layanan di sejumlah puskesmas agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang lebih berkualitas tanpa harus menjangkau fasilitas kesehatan yang jauh.
“Semua ini untuk memberikan layanan kesehatan terbaik sebagaimana harapan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia,” ujar Ipuk.
Pengentasan kemiskinan juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan Banyuwangi. Ipuk mengatakan pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan terus menjalankan program dan kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan.
Bupati Ipuk: Sensus Ekonomi 2026 Jadi Fondasi Kebijakan Pembangunan Banyuwangi 10 Tahun ke Depan
Upaya tersebut, menurut Ipuk, telah membawa angka kemiskinan Banyuwangi ke level terendah sepanjang sejarah daerah tersebut.
“Banyuwangi juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Dengan berbagai upaya dan kolaborasi berbagai stakeholder daerah, Banyuwangi berhasil menurunkan angka kemiskinan daerah ke titik paling rendah sepanjang sejarah. Yakni menyisakan 6,13 persen angka kemiskinan di 2025,” tambah Ipuk.
