Rembug Lansia Banyuwangi Jadi Wadah Aspirasi untuk Pembangunan Ramah Lansia
BanyuwangiNet.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mendorong pembangunan yang inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Termasuk kalangan lanjut usia (lansia). Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui forum Rembug Lansia. Kegiatan ini rutin digelar setiap tahun sebagai sarana menyerap aspirasi dan kebutuhan warga lanjut usia.
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara lansia dan pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai masukan, harapan, serta usulan program yang dapat mendukung peningkatan kualitas hidup lansia di Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, pembangunan daerah harus mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok lansia yang jumlahnya terus meningkat seiring perubahan struktur demografi nasional.
“Indonesia sudah memasuki era aging population. Maka Rembug Lansia menjadi tahapan penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan, masukan, dan harapan para lansia tanpa perantara,” kata Ipuk.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk lanjut usia hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 mencapai 11,97 persen. Angka tersebut menunjukkan Indonesia telah memasuki fase penuaan penduduk (aging population).
Menurut Ipuk, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan yang tepat agar kebutuhan lansia dapat terlayani secara optimal.
“Perubahan struktur demografi tersebut membawa sejumlah konsekuensi terkait kebijakan daerah. Rembug ini agar kita melakukan intervensi yang tepat dan terarah,” ujarnya.
Rembug Lansia Banyuwangi tahun 2026 telah digelar pada 3 Juni dan dihadiri Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono bersama berbagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan dan pemberdayaan lansia.
Peserta forum berasal dari berbagai komunitas dan organisasi, antara lain Yayasan Gerontologi Abiyoso, Komunitas Senam LTK Banyuwangi, Lembaga Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI), serta DHC Badan Pembudayaan Kejuangan 45.
Sekretaris Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, menegaskan, seluruh masukan yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Aspirasi Bapak-Ibu lansia akan kami jadikan bahan perencanaan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, kesejahteraan sosial, hingga akses terhadap fasilitas umum yang ramah lansia,” kata Suyanto yang akrab disapa Yayan.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan disampaikan peserta. Salah satunya datang dari perwakilan organisasi lansia yang mengusulkan program Sahabat Lansia Sebatang Kara. Dia mengusulkan kegiatan kunjungan rutin ke rumah-rumah lansia yang hidup sendiri.
Selain itu, muncul pula gagasan program Cerita Ingatan Jiwa, yang diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman hidup sekaligus mempererat kebersamaan antar lansia melalui berbagai kegiatan sosial.
“Kami juga berharap ada program Cerita Ingatan Jiwa, sebagai ruang berbagi pengalaman hidup sekaligus mempererat kebersamaan melalui kegiatan makan bersama para lansia,” ujar salah satu peserta forum.
Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengapresiasi sejumlah program yang selama ini telah dijalankan Pemkab Banyuwangi untuk mendukung kesejahteraan lansia.
Usai Dilantik, Sekda Banyuwangi Fokus Perkuat Tata Kelola dan Pengawasan Birokrasi
Salah satunya adalah program Rantang Kasih, yang menyediakan makanan bergizi bagi lansia sebatang kara dari keluarga kurang mampu. Selain itu, layanan Posyandu Lansia dan home care dinilai membantu meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi warga lanjut usia.
“Kami sangat menghargai Rantang Kasih, bagaimana pemkab memberikan makanan bergizi pada lansia sebatang kara yang tidak mampu. Termasuk layanan home care bagi lansia,” ungkap Sudirman.
Selain Rembug Lansia, Pemkab Banyuwangi juga secara rutin menyelenggarakan Rembug Anak dan Rembug Perempuan sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Langkah tersebut dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan semakin inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.
