Musrenbang Ini Lima Target Pembangunan Banyuwangi Tahun 2024
BanyuwangiNet. Com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 di Pendopo Kabupaten, Senin (13/3/2023).
Dalam kesempatan itu, Ipuk membeber lima target makro dalam sasaran pembangunan Banyuwangi di 2024. Pertama, Ipuk menargetkan peningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,43 persen (2022) menjadi 4,81 persen (2024).
“Dengan fokus pemulihan ekonomi arus bawah, ekonomi Banyuwangi terus tumbuh di 2022. Ke depan, selain ada program baru, kita juga akan meneruskan program lama yang terbukti efektif meningkatkan ekonomi warga,” kata Ipuk.
Ipuk juga menargetkan penurunan persentase penduduk miskin dari 7,51 persen (2022) menjadi 7,32 persen (2024).
Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan terus dioptimalkan dari 71,94 menjadi 72,59 (2024).
Begitu juga Gini ratio, yang ditargetkan turun dari 0,33 (2022) menjadi 0,31 (2024). Selain juga tingkat pengangguran yang ditargetkan turun dari 5,26 persen (2022) menjadi 4,68 persen (2024).
Bupati Ipuk Luncurkan Kampung Cerdik, Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Untuk mencapai target tersebut, Ipuk menegaskan pembangunan Banyuwangi ke depan fokus pada penguatan ekonomi. “Ada 11 prioritas pembangunan yang kita tetapkan untuk mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan warga,” kata Ipuk.
Sebelas prioritas pembangunan tersebut antara lain, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, kemudahan izin investasi, penguatan infrastruktur distribusi logistik dan layanan dasar, serta penguatan produk industri olahan yang berpotensi ekspor.
Selain juga, perluasan kerjasama internasional untuk pengembangan pasar, menguatkan modal sosial, menjaga ekosistem pelaku ekonomi pertanian, pariwisata dan UMKM, menguatkan SDM, pengembangan layanan berbasis nonstop service, hingga transformasi digital hingga ke desa-desa.
“Sebelas prioritas ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target yang kita tetapkan,” ujar Ipuk.
Untuk penanganan kemiskinan ekstrem, lanjut Ipuk, Banyuwangi menargetkan bisa mencapai zero per sent pada 2024. “Kemiskinan ekstrem kita di tahun 2022 berada di angka 0,99 persen. Di antaranya, di Kalibaru, Kabat, dan Kalipuro. Tahun depan kita targetkan tuntas,” ujar Ipuk.
Terkait infrastruktur, tahun ini pemkab membangun 62 titik jalan poros antar kecamatan, sepanjang 222,1 km.
“Tahun depan akan terus ditingkatkan, diprioritaskan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan distribusi logistik. Saya minta kepada dinas terkait untuk memproses pekerjaan dengan lebih cepat. Speed-nya ditingkatkan dua kali lipat,” ujarnya.
Ipuk juga mendorong peningkatan pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan yang paripurna akan mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.
Ipuk menambahkan, fokus kinerja tersebut akan tercapai dengan semangat kolaborasi dan inovasi semua pihak.
“Tangan pemerintah saja tidak akan cukup untuk menangani. Diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak. Baik dari eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya,” tegas Ipuk.
Musrenbang dihadiri Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi M. Ali Mahrus, juga sejumlah ormas, PKK, akademisi dan instansi vertikal dan seluruh OPD dan perangkat desa. (*)
