KPK Dorong Integrasi Digital Data Manifes ASDP dan Operator Bus di Pelabuhan Ketapang
BanyuwangiNet.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong integrasi data manifes secara digital antara PT ASDP Indonesia Ferry dan seluruh ekosistem pelabuhan, termasuk perusahaan otobus (PO) dan perusahaan travel.
Integrasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data penumpang sekaligus mempercepat proses pemeriksaan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Dengan data yang sudah terintegrasi, pemeriksaan tidak perlu dilakukan berulang sehingga potensi antrean kendaraan dapat ditekan.
Dorongan tersebut disampaikan Tim Pencegahan dan Monitoring KPK saat melakukan peninjauan langsung ke Pelabuhan Ketapang, Rabu (12/8/2026). Tim melihat penerapan dan perkembangan sistem integrasi data manifes di pelabuhan yang menjadi penghubung Jawa-Bali tersebut.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI, Aminuddin, mengatakan, pihaknya saat ini mendorong sejumlah perbaikan sistem di lingkungan ASDP. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
“Banyak yang kita dorong untuk dilakukan perbaikan, dalam rangka agar ASDP jauh lebih handal, lebih kuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” jelas Aminuddin.
Menurut Aminuddin, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian KPK. Pertama adalah proses pengadaan kapal, baik kapal baru, kapal bekas maupun melalui skema leasing.
KPK mendorong agar sistem dan ketentuan internal dalam pengadaan kapal dibuat lebih kuat sehingga ruang diskresi manajemen tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.
“Jangan sampai kemudian di situ terjadi diskresi yang terlalu lebar dari pihak manajemen. Karena ketika terjadi diskresi yang terlalu lebar, maka peluang terjadinya moral hazard yang nanti berujung ke tindak pidana korupsi bisa terjadi,” tegasnya.
Aspek kedua berkaitan dengan ship management. KPK mendorong agar terdapat sistem yang berkesinambungan sejak proses akuisisi kapal, pengoperasian, perawatan (maintenance), hingga pengakhiran penggunaan kapal.
Menurut Aminuddin, tata kelola yang baik pada seluruh siklus pengelolaan kapal tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.
“Dan ujung-ujungnya akan lebih profitable,” katanya.
Aspek ketiga adalah integrasi data manifes. KPK ingin memastikan data penumpang yang tercatat dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Aminuddin mengatakan ASDP telah melakukan sejumlah perbaikan dalam sistem manifes. Namun, masih terdapat pekerjaan yang perlu diselesaikan, terutama dalam mengintegrasikan data antara ASDP dan perusahaan yang membawa penumpang menuju pelabuhan.
Integrasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab ASDP. Perusahaan otobus, agen perjalanan, dan pelaku usaha lain dalam ekosistem pelabuhan juga perlu terhubung dalam sistem yang sama.
“Mereka kita dorong juga, setiap penumpang bus atau travel itu harus terdata. Nanti kemudian dari pihak ASDP akan menarik datanya dari perusahaan otobus tersebut, sehingga tidak akan mengganggu proses masuk,” tegasnya.
Menurut Aminuddin, sistem yang belum terintegrasi membuat pemeriksaan manifes kendaraan seperti bus dan travel dapat memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga menit.
Durasi tersebut mungkin tidak terlalu berdampak pada kondisi normal. Namun, saat periode puncak perjalanan atau peak season, waktu pemeriksaan yang lebih lama dapat menyebabkan antrean kendaraan mengular.
“Kalau kondisi low season kayak gini enggak masalah, tapi kalau peak season itu kan proses pengecekan lebih dari 2 menit, 3 menit kan akan menimbulkan antrean panjang,” tegasnya.
Selain mempercepat layanan, integrasi data juga dibutuhkan untuk mendukung penerapan sistem Inaportnet. KPK mendorong agar sistem Inaportnet nantinya dapat terhubung dengan sistem ASDP sehingga pertukaran data berlangsung secara digital dan real time.
“Karena ujung-ujungnya nanti harus terintegrasi antara sistem Inaportnet dengan yang ada di sistem, yang ada di ASDP. Sehingga datanya ngalir real time, sehingga akurasi manifes dengan jumlah sesungguhnya di lapangan di kapal itu betul-betul sama,” ujarnya.
Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Yossianis Marciano, mengatakan monitoring dan evaluasi bersama KPK dilakukan terhadap seluruh rangkaian proses layanan penumpang.
Pemeriksaan mencakup tahapan mulai dari pembelian tiket, proses ticketing, pemeriksaan di pos, hingga penumpang naik ke kapal.
“Tadi sudah sama-sama kita cek bahwa ini sudah berjalan. Namun kan pasti nanti ada evaluasi,” katanya.
ASDP dan Pemprov Jatim Percepat Pengembangan Pelabuhan Ketapang, Siapkan Masterplan hingga 2029
Evaluasi tersebut mencakup kemungkinan kebutuhan penambahan tenaga keamanan dan operasional serta penguatan digitalisasi data manifes antara ASDP dengan operator bus dan perusahaan travel.
Menurut Yossianis, integrasi sejak awal akan membuat proses pemeriksaan di pelabuhan lebih cepat karena data penumpang telah terlebih dahulu diverifikasi oleh operator.
“Supaya pemeriksaan di pelabuhannya tidak lama. Terus kebenaran datanya sudah dari awal diskrining oleh teman-teman dari operator bus maupun travel. Jadi supaya lebih cepat digitalisasinya,” terangnya.
ASDP Terapkan Sterilisasi Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk, Perketat Keamanan dan Keselamatan
ASDP selanjutnya akan melakukan komunikasi dengan asosiasi perusahaan otobus dan travel untuk mempercepat penerapan integrasi tersebut.
“Sepulang dari ini kita akan coba komunikasi ke para asosiasi, untuk mendukung kecepatan, kelancaran, dan juga terutama terkait sistem security, keamanan di pelabuhan dengan integrasi sistem yang ada di ticketing dari operator bus,” ujarnya.
