Gelar Rembug Pekerja Migran, Bupati Ipuk Tingkatkan Layanan Inklusif
BanyuwangiNet.com – Puluhan pegiat pekerja migran di Banyuwangi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (12/12/2024) tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta melibatkan kader Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, dan pemerintah desa dari berbagai wilayah kantong pekerja migran.
Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, menyampaikan bahwa rembug ini bertujuan memberikan masukan untuk memperkuat program perlindungan dan pelayanan pekerja migran Indonesia (PMI) yang telah dijalankan Pemkab Banyuwangi.
“Selain untuk penguatan program daerah, gagasan dari forum ini juga akan kami teruskan ke pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan kebijakan pada peringatan International Migrant Day mendatang,” jelas Uut.
Dalam forum tersebut, sejumlah usulan strategis mencuat dari berbagai pihak. Salah satunya adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Pekerja Migran yang diusulkan oleh Rohman Hadi Sucipto, Koordinator Advokasi Garda PMI. Ia menilai, satgas ini dapat mempercepat penanganan permasalahan PMI di lapangan.
Sementara itu, Siti Khotimah, peserta dari salah satu kantong pekerja migran, menekankan pentingnya sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Menurutnya, banyak anak PMI mengalami risiko putus sekolah atau menikah dini akibat kurangnya pengawasan keluarga.
Pantai Pulau Merah Siapkan Pesta Kembang Api Spektakuler Sambut Tahun Baru 2025
“Keluarga yang ditinggalkan juga perlu diberi edukasi. Jangan sampai kasus ini terus meluas. Kami mohon perhatian lebih terhadap keluarga PMI,” ujarnya.
Masukan lainnya meliputi penyediaan informasi lowongan kerja bagi penyandang disabilitas di luar negeri, pemberdayaan purna PMI, serta pelatihan literasi digital bagi pekerja migran dan purna migran.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya memberikan perlindungan dan pelayanan maksimal bagi PMI, purna PMI, dan keluarganya.
“Pemkab telah menggulirkan program pemberdayaan seperti pemberian alat usaha gratis dan pelatihan literasi keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk purna PMI,” kata Ipuk.
Sambut Hari Jadi, Banyuwangi Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan
Ipuk juga menegaskan bahwa masukan dari forum ini akan menjadi catatan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kebijakan yang lebih inklusif bagi pekerja migran.
“Kami menyadari bahwa program kami masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, masukan dari forum seperti ini sangat berharga bagi pengembangan kebijakan kami ke depan,” tutupnya.
Musrenbang ini menjadi langkah konkret Pemkab Banyuwangi dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan pekerja migran serta keluarganya. Forum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pegiat PMI dalam menciptakan layanan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
