Evaluasi Arus Lebaran 2026, Dorong Penambahan Dermaga dan Pelebaran Jalur MenujuKetapang
BanyuwangiNet.com – Kemacetan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk selama arus mudik dan balik Lebaran 2026 mendorong berbagai pihak untuk segera mencari solusi konkret. Hasil evaluasi menyoroti pentingnya optimalisasi dermaga serta perbaikan infrastruktur jalan sebagai langkah utama mengurai kepadatan.
Rapat evaluasi digelar di ruang pertemuan ASDP Ketapang, Banyuwangi, pada Senin (6/4/2026). Pertemuan ini melibatkan Anggota Komisi DPR RI Bambang Haryo Soekartono bersama sejumlah pemangku kepentingan, seperti ASDP, KSOP Tanjungwangi, BPTD, Dinas Perhubungan Banyuwangi, Dinas Perhubungan Jembrana, hingga perwakilan asosiasi sopir logistik.
“Kita mengevaluasi sekaligus menindaklanjuti kemacetan yang terjadi di lintasan Ketapang–Gilimanuk, baik di sisi Ketapang maupun Gilimanuk,” ujar Bambang.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa kemacetan disebabkan keterbatasan dermaga di kedua pelabuhan. Bukan disebabkan oleh kurangnya jumlah kapal
“Yang paling utama, lintasan ini kekurangan dermaga. Harus segera direalisasikan penambahan dermaga,” tegas Bambang.
Saat ini, Pelabuhan Ketapang sebenarnya telah memiliki tambahan fasilitas berupa Dermaga Bulusan. Namun, keberadaannya belum optimal karena belum didukung dermaga pasangan di Pelabuhan Gilimanuk.
Di sisi lain, lahan untuk pembangunan dermaga baru di Gilimanuk disebut sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan. Tantangan yang tersisa adalah penyediaan anggaran.
“Lahannya ada dan bisa digunakan, sekarang tinggal anggarannya,” jelasnya.
Bambang mengungkapkan, ASDP saat ini memiliki anggaran untuk pembangunan empat kapal baru. Ia mengusulkan agar sebagian anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan dermaga pasangan di Gilimanuk. Menurutnya, langkah ini tetap menguntungkan ASDP karena seluruh layanan kepelabuhanan, baik sandar kapal maupun jasa penumpang dan kendaraan, dikelola oleh perusahaan tersebut.
“Ini solusinya dan kita minta segera direalisasikan,” ujarnya.
Jika realokasi anggaran tidak memungkinkan, ia mendorong agar proyek ini didukung oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pekerjaan Umum, mengingat lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan jalur strategis antarprovinsi.
“Lintas antarprovinsi itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” tegasnya.
Arus ke Pelabuhan Ketapang Kembali Lancar, Polisi Optimalkan Buffer Zone Bulusan
Selain masalah dermaga, kemacetan juga dipicu oleh hambatan di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, seperti penyempitan jalan dan jembatan. Oleh karena itu, pelebaran infrastruktur jalan menjadi bagian penting dari solusi.
Bambang mengaku telah berkomunikasi dengan Kementerian PU dan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Hasil evaluasi ini nantinya akan disampaikan kepada berbagai instansi terkait, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan kementerian terkait, agar segera ditindaklanjuti.
Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, berharap kehadiran DPR RI dapat mempercepat realisasi solusi yang selama ini hanya sebatas wacana. Menurutnya, berbagai rapat sebelumnya belum menghasilkan implementasi nyata di lapangan.
“Harapan kami, DPR RI bisa terus mendorong dan mengawal agar ada sinkronisasi antarinstansi untuk mewujudkan penambahan dermaga dan pembenahan sarana prasarana,” ujarnya.
Slamet menegaskan bahwa kemacetan di lintasan Ketapang–Gilimanuk sudah menjadi masalah kronis yang harus segera ditangani secara serius.
“Sangat urgent. Kalau tidak segera ditambah, masalah ini akan terus berlanjut,” tegasnya.
