Banyuwangi Fokus Perkuat Ekonomi Masyarakat dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026
BanyuwangiNet.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Pendopo Kabupaten, Senin (17/3/2025). Dalam forum tersebut, Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Tarawih Bareng Tetangga Bupati Ipuk Perkuat Gotong Royong Masyarakat
Ipuk menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat merasakan manfaatnya. “Kita akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan warga, harapannya bisa mempercepat penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sembilan prioritas pembangunan. Beberapa di antaranya adalah peningkatan produksi pangan, peningkatan nilai tambah produk UMKM, perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan serapan tenaga kerja di sektor tersebut.
Strategi dan Kolaborasi dalam Sektor Pangan dan Pariwisata
Dalam sektor pangan, Banyuwangi berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan komoditas pangan strategis, seperti beras biofortifikasi. Program ini melibatkan ratusan petani guna meningkatkan produktivitas pertanian dan perekonomian mereka.
Hadapi Liga Nasional, Persewangi Banyuwangi Evaluasi Menyeluruh
Sementara itu, untuk memperluas pasar sektor pariwisata dan pertanian, Pemkab Banyuwangi menerapkan skema kerja sama antar daerah. “Saat ini, Banyuwangi bersama Kabupaten Buleleng dan Jembrana membuat paket wisata yang menghubungkan potensi wisata di tiga daerah,” jelas Ipuk.
Prioritas Pembangunan Lainnya
Selain penguatan ekonomi, ada beberapa aspek lain yang menjadi prioritas dalam RKPD 2026, di antaranya:
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.
- Perlindungan sosial adaptif serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.
- Penguatan pendidikan berdaya saing, termasuk program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Peningkatan akses layanan kesehatan dan pola hidup sehat.
- Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan publik hingga tingkat desa untuk meningkatkan efisiensi pelayanan.
“Dengan pendidikan yang lebih baik, harapannya mereka bisa memperoleh pendapatan lebih layak dan membantu keluarganya keluar dari kemiskinan,” tambah Ipuk.
Pemancing Hilang Diterjang Ombak di Pantai Sukamade Banyuwangi
Musrenbang RKPD sebagai Forum Aspirasi
Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara langsung dan daring oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran OPD, kepala desa, camat, serta perwakilan dari provinsi, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan.
Dalam kesempatan itu, Ipuk mengingatkan pentingnya selektivitas dalam menyusun program prioritas. “Para camat harus bisa memilih mana yang terpenting karena tidak semua usulan dapat kita realisasikan mengingat keterbatasan fiskal daerah,” katanya.
Hasil Musrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi 2026, yang nantinya menjadi pedoman utama bagi kebijakan pembangunan daerah.
