Efisiensi Adalah Seni Memilih

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Senin, 16 November 2026, 09:01 WIB
Adityo Galih Satria
Adityo Galih Satria

Oleh: Adityo Galih Satria
Mahasiswa Program Doktoral Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura

PADA Tahun 1952, ekonom asal Belanda Jan Tinbergen merumuskan sebuah prinsip yang kemudian dikenal sebagai Aturan Tinbergen. Isinya sederhana: untuk mencapai sejumlah target kebijakan, pemerintah membutuhkan instrumen yang setidaknya sama banyaknya dengan target tersebut.

Jika target lebih banyak daripada instrumen, sebagian target hampir pasti meleset. Tinbergen kemudian menjadi salah satu peraih Nobel Ekonomi pertama pada 1969. Lebih dari tujuh dekade kemudian, aturan itu terasa sangat relevan bagi perencana pembangunan di daerah.

Hari ini pemerintah daerah dituntut menjawab banyak target sekaligus. Ekonomi harus tumbuh tinggi untuk menopang ambisi pertumbuhan nasional 8 persen. Pengangguran dan kemiskinan harus turun. Inflasi harus terjaga. Program prioritas nasional juga harus didukung.

Di sisi lain, instrumennya justru menyusut. Pagu transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 ditetapkan Rp693 triliun, turun 24,6 persen dari Rp919,8 triliun pada APBN 2025. Pukulan terdalam ada pada Dana Bagi Hasil yang dipangkas sekitar 69,5 persen.

SPMB SMAN Taruna Jatim 2027/2028 Dibuka, Siapkan Kuota 1.424 Siswa

Untuk 2027, TKD dialokasikan Rp735 triliun. Naik, tetapi masih jauh dari level dua tahun lalu. Padahal, rata-rata hampir 80 persen pendapatan daerah masih bersumber dari transfer pusat. Ketika keran transfer mengecil, ruang gerak perencanaan ikut menyempit.

Angka-angka makro sebenarnya membawa kabar baik. Ekonomi nasional tumbuh 5,47 persen pada triwulan III 2026. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,75 persen pada Agustus 2026, dan kemiskinan turun ke 8,07 persen pada Maret 2026.

Namun, di balik angka itu ada pekerjaan rumah yang lebih rumit. Porsi pekerja informal justru naik menjadi 57,93 persen, dan tingkat setengah pengangguran naik menjadi 8,68 persen. Artinya, tantangan daerah kini bukan sekadar menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan yang layak.

Ada pula paradoks lain. Di tengah keluhan anggaran yang menipis, dana pemerintah daerah yang tersimpan di perbankan tercatat Rp195,2 triliun per akhir Agustus 2026. Persoalannya bukan hanya seberapa besar uangnya, tetapi seberapa tajam rencananya.

Di sinilah perencanaan diuji. Tanpa rencana yang tajam, anggaran yang terbatas akan tersebar tipis, terserap lambat, dan minim dampak. Dari sini, setidaknya ada tiga pelajaran bagi perencanaan daerah.

Baznas Banyuwangi Luncurkan Z-Mart Wangi, Bantu 50 Mustahik Kembangkan Usaha Warung

Pertama, berani memilih. Aturan Tinbergen mengingatkan bahwa ketika instrumen berkurang, jumlah prioritas pun harus dipangkas. Dokumen perencanaan yang memuat ratusan program “merata” hanya akan membagi anggaran menjadi remah-remah. Pertanyaan kuncinya bukan lagi program apa yang bisa dibiayai, melainkan masalah mana yang paling menentukan. Lebih baik tiga sampai lima sasaran utama dengan rantai sebab-akibat yang jelas.

Kedua, cocokkan instrumen dengan sasarannya. Ekonom Robert Mundell menyebutnya prinsip penugasan: setiap instrumen diarahkan pada target yang paling mampu ia pengaruhi. APBD paling tepat untuk layanan dasar dan modal manusia. Penciptaan lapangan kerja lebih banyak digerakkan lewat kemudahan berusaha, kemitraan dengan swasta, dan pembiayaan kreatif. Penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada ketepatan data sasaran.

Ketiga, jadikan perencanaan sebagai siklus belajar. Kondisi fiskal kini bisa berubah dalam hitungan bulan. Perencanaan daerah perlu lebih adaptif: berbasis data terkini, rutin dievaluasi, dan selaras dengan kerangka ekonomi makro nasional maupun provinsi.

Bupati Ipuk Dorong Kadin Banyuwangi Jadi Motor Penggerak Investasi dan Ekonomi Daerah

Pemerintah pusat sendiri berencana memperkuat koordinasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) regional pada 2027. Momentum ini perlu dimanfaatkan agar target daerah realistis dan sepadan dengan kemampuan fiskalnya. Kelonggaran batas belanja wajib yang diberikan pada tahun yang sama juga harus dipakai untuk belanja berkualitas, bukan sekadar menambal belanja rutin.

Efisiensi anggaran sejatinya bukan sekadar memotong belanja. Efisiensi adalah seni memilih.

Pada akhirnya, daerah yang mampu melewati masa sulit bukanlah daerah dengan anggaran terbesar, melainkan daerah yang paling jernih menentukan apa yang harus didahulukan. Tinbergen sudah mengingatkan kita lebih dari tujuh puluh tahun lalu.

Sumber Data:
TKD APBN 2026 vs 2025  Rp 693 T, turun 24,6% dari Rp 919,8 T (Bisnis.com); Pemangkasan DBH 2026 turun 69,5% (Bisnis.com); TKD RAPBN 2027, KEM-PPKF regional, penundaan batas belanja wajib Rp 735 T (DDTCNews); Porsi transfer dalam pendapatan daerah rata-rata hampir 80% (Investortrust); Pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III 2026 5,47%  (Kontan); TPT, pekerja informal, setengah pengangguran Agustus 2026 4,75% · 57,93% · 8,68% (Katadata); Kemiskinan nasional Maret 2026  8,07% (BPS); Dana pemda di perbankan per 31 Agustus 2026 Rp 195,2 T (iNews via RCTI+)

Artikel Terkait