Keaktifan Peserta JKN Banyuwangi Hanya 53 Persen, Terendah di Jawa Timur
BanyuwangiNet.com – Tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah. Dari total kepesertaan yang mencapai 88 persen dari jumlah penduduk, hanya 53 persen peserta yang berstatus aktif. Capaian tersebut menempatkan Banyuwangi pada posisi terendah di Jawa Timur untuk tingkat keaktifan peserta JKN.
Rendahnya angka keaktifan ini salah satunya dipengaruhi banyaknya peserta dari segmen mandiri atau bukan penerima upah (BPU) yang menunggak pembayaran iuran.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi, Muhammad Masrur Ridwan, mengatakan, jumlah penduduk Banyuwangi mencapai sekitar 1,824 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, cakupan kepesertaan JKN baru mencapai 88 persen, sedangkan tingkat keaktifan peserta berada di angka 53 persen.
“Jadi kalau di Jawa Timur, kita urutan paling bawah untuk keaktifan peserta. Kalau untuk cakupan, kita nomor dua terendah,” jelasnya, Jumat (13/11/2026).
Menurut Masrur, capaian tersebut menjadi tantangan besar dalam upaya memastikan seluruh masyarakat Banyuwangi mendapatkan jaminan kesehatan. Terlebih, pemerintah telah menetapkan target peningkatan cakupan dan keaktifan peserta JKN pada 2027.
Target tersebut mencakup kepesertaan sebesar 98,8 persen dan tingkat keaktifan peserta mencapai 81 persen.
“Kita ini masih di angka 88 persen, jadi memang masih butuh effort yang besar, 10% lebih untuk masyarakat Banyuwangi,” terangnya.
Masrur menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya tingkat keaktifan peserta adalah tingginya tunggakan iuran dari segmen mandiri atau BPU. Sebagian peserta dinilai belum memiliki kesadaran untuk membayar iuran secara rutin meskipun sedang tidak membutuhkan layanan kesehatan.
Menurutnya, masih ada peserta yang baru membayar iuran ketika hendak berobat atau sedang sakit. Setelah kondisi kesehatannya membaik, pembayaran iuran kerap kembali terhenti.
“Karena mungkin masyarakat kita ini beranggapan bahwa kalau sudah tidak sakit tidak perlu bayar iuran lagi ya, sehingga lupa bayar iuran,” tegasnya.
Berbeda dengan peserta mandiri, pembayaran iuran dari segmen pekerja penerima upah relatif lebih tertib. Sebab, iuran peserta dalam kategori tersebut umumnya dibayarkan secara kolektif oleh pemberi kerja.
Untuk mencegah tunggakan semakin menumpuk, BPJS Kesehatan melakukan pengingat kepada peserta yang belum membayar iuran setelah melewati batas waktu pembayaran. Petugas akan menghubungi peserta untuk menginformasikan status kepesertaan yang sudah tidak aktif akibat tunggakan.
Langkah pengingat sejak awal tersebut diharapkan dapat mendorong peserta segera melunasi kewajibannya sebelum jumlah tunggakan semakin besar.
“Karena piutang yang masih rendah itu, umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, karena biasanya masih fresh diingatkan belum bayar iuran JKN,” katanya.
Bagi peserta yang memiliki tunggakan lebih dari dua tahun, tersedia kebijakan pembatasan pembayaran tunggakan maksimal 24 bulan. Artinya, peserta tidak harus melunasi seluruh tunggakan apabila jumlahnya telah melewati batas tersebut.
Pemkab Banyuwangi Hadirkan Dokter Spesialis Gratis di 25 Puskesmas
BPJS Kesehatan juga menyediakan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang memungkinkan peserta mencicil tunggakan iuran sesuai ketentuan program.
“Jadi tersisanya 24 bulan piutang itu atau 2 tahun yang mereka harus angsur untuk menyelesaikan tunggakan itu,” tegasnya.
Selain mengingatkan peserta secara langsung, BPJS Kesehatan juga mengoptimalkan sosialisasi melalui WhatsApp Blast dan menggerakkan Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi).
Baznas Banyuwangi Luncurkan Aplikasi SwaBAZ, Permudah Penyaluran Zakat secara Digital
Upaya tersebut dilakukan untuk menjangkau peserta yang menunggak, meningkatkan kesadaran membayar iuran secara rutin, serta mendorong mereka mengaktifkan kembali kepesertaan JKN.
“Sehingga harapannya tidak ada lagi masyarakat yang menunggak iuran,” ujarnya.
