Bupati Ipuk Temui Sopir Truk, Ini Kesepakatan Atasi Macet Pelabuhan Ketapang

Kesepakatan itu dibahas dalam audiensi antara Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan perwakilan sopir truk di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut aksi para sopir truk di Kantor Pemkab Banyuwangi sehari sebelumnya. Mereka meminta bertemu langsung dengan Bupati Ipuk untuk menyampaikan keluhan mengenai kemacetan yang kerap menghambat aktivitas angkutan logistik di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Audiensi turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Daerah Banyuwangi Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran instansi terkait.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas persoalan yang dihadapi pengemudi di lapangan sekaligus mencari solusi sesuai kewenangan masing-masing instansi. Salah satu usulan yang disepakati adalah penerapan jadwal keberangkatan kapal atau time table secara tepat waktu. Apabila terjadi pelanggaran jadwal, KSOP akan memberikan teguran dan penalti sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, muncul usulan pemberian kompensasi apabila keterlambatan keberangkatan di Pelabuhan ASDP Ketapang melebihi 12 jam, sepanjang keterlambatan tersebut bukan disebabkan faktor alam atau cuaca. Mekanisme dan ketentuan pemberian kompensasi perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Ipuk mengatakan, audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi para pengemudi untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami, khususnya ketika kemacetan terjadi di kawasan pelabuhan.

“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.

Selain membahas perbaikan pelayanan operasional, Pemkab Banyuwangi mendorong penanganan kemacetan melalui pembenahan infrastruktur penyeberangan.

Usai audiensi, Ipuk langsung berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan kepadatan kendaraan di Pelabuhan Ketapang.

Usulan itu meliputi pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Gilimanuk, Bali.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan agar jumlah kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa-Bali ditambah.

ASDP dan Pemkab Banyuwangi Siapkan Sejumlah Langkah Atasi Antrean Ketapang

Menurut Ipuk, penanganan kemacetan membutuhkan dukungan berbagai pihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan operasional penyeberangan, kapasitas infrastruktur, dan kelancaran distribusi logistik.

“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.

Perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), mengaku lega setelah mendengar langsung tanggapan Bupati Banyuwangi dan memperoleh kesepakatan dalam audiensi tersebut.

ASDP Tingkatkan Kapasitas Dermaga Ketapang–Gilimanuk, Target Fungsional Jelang Nataru 2026/2027

Ia berharap hasil pertemuan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti menjadi langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan penyeberangan dan mengurangi kemacetan yang selama ini menghambat pekerjaan para pengemudi truk.

“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujar Muhlasin.