Banyuwangi Raih Penghargaan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Terbaik dari Kemendagri

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Selasa, 2 Desember 2025, 14:37 WIB
Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025).

BanyuwangiNet.com – Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemkab Banyuwangi berhasil meraih posisi teratas dan menerima Award Tata Kelola Pemerintahan Daerah Terbaik. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Menteri Tito menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga instrumen untuk mendorong kepala daerah meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Peringati Hari Disabilitas Internasional, Banyuwangi Tegaskan Komitmen sebagai Kota Inklusif

“Penghargaan ini untuk mendorong para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada masyarakat dalam menjalankan amanah yang diberikan,” ujarnya.

Menurut Tito, mekanisme penghargaan juga memungkinkan adanya insentif berbasis prestasi, sehingga pemerintah daerah terdorong menunjukkan kinerja terbaik.

“Daerah harus berlomba-lomba untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” tambahnya.

Geolog Australia-Indonesia Teliti Geopark Ijen, Banyuwangi Disebut Laboratorium Geologi Terbuka

Banyuwangi mencatatkan skor 82,92—nilai tertinggi dalam kategori pemerintah kabupaten. Angka ini jauh di atas skor terendah 23,24 dan melampaui rerata nasional 65,15. Kategori tersebut mencakup seluruh daerah tanpa membedakan kapasitas fiskalnya, baik rendah, sedang, maupun tinggi.

Khairul Anam, GM Pusat Data Tempo yang menjadi perwakilan dewan juri, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan melalui empat parameter utama:

  1. Indeks Inovasi Daerah (IID)
  2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM)
  3. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD)
  4. Monitoring Center for Prevention (MCP)

“Secara keseluruhan, angka-angka tersebut mencerminkan pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik,” jelas Anam.

Geolog Australia-Indonesia Teliti Geopark Ijen, Banyuwangi Disebut Laboratorium Geologi Terbuka

Ia menambahkan, data penilaian dihimpun dari lima indeks Kemendagri serta empat indeks dari BPS dan Kementerian Kesehatan yang merekam kinerja tahun 2024–2025. Kombinasi data tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan inovatif.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen pemerintah kabupaten.

“Alhamdulillah, Banyuwangi menjadi satu-satunya pemerintah kabupaten yang mendapatkan penghargaan di bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, baik dari daerah berfiskal rendah, sedang, ataupun tinggi,” ungkap Ipuk.

Persewangi Perkenalkan Skuad dan Jersey Baru, Bupati Ipuk Berharap Promosi Liga

Ipuk menjelaskan bahwa Banyuwangi menerapkan orkestrasi kinerja lintas sektor melalui Weekly Meeting bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga camat. Pertemuan mingguan tersebut dimanfaatkan untuk mengurai persoalan, membagi tugas tanggung jawab, dan mencegah terjadinya ego sektoral yang kerap menghambat penyelesaian masalah.

“Dari pertemuan ini, kami urai persoalan dan kita bagi habis tanggung jawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak ada lagi ego sektoral yang kerap membuat persoalan stag,” tegasnya.

Seamphony Banyuwangi 2025, Musik Tepi Pantai Berpadu dengan Wisata Alam Banyuwangi

Selain itu, Banyuwangi mengembangkan prinsip pelayanan publik partisipatif melalui program Banyuwangi Melayani, yang memberikan akses kontak langsung penanggung jawab OPD kepada masyarakat. Langkah ini mendorong penyelesaian keluhan secara cepat dan menekan potensi pungutan liar.

“Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli, atau sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” jelas Ipuk.

Ipuk berharap penghargaan tersebut menjadi pemicu bagi seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

“Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya.

Artikel Terkait