Libatkan 1.036 UMKM dengan Transaksi Banyuwangi di e-Katalog Capai Rp.581 Miliar
BanyuwangiNet.com – Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih penghargaan dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik di ajang Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2024. Penghargaan ini diberikan atas kategori kabupaten dengan jumlah transaksi produk dalam negeri terbanyak.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengungkapkan rasa bangganya atas penghargaan tersebut. “Banyuwangi meraih penghargaan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kali ini, pada Indonesia Sustainable Procurement Expo 2024 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Katalog Elektronik Nasional. Banyuwangi dinilai sebagai daerah yang memiliki komitmen tinggi memanfaatkan produk dalam negeri yang mendukung pembangunan daerah, yang ini artinya juga pemkab dinilai banyak melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa,” kata Ipuk pada Jumat (21/6/2024).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa RI, Hendrar Prihadi, kepada Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, dalam forum ISPE yang digelar pada 14 Juni 2024 lalu.
Ipuk menegaskan bahwa Pemkab Banyuwangi terus berupaya melibatkan pelaku usaha UMKM dalam pembangunan daerah, salah satunya dengan memberikan kesempatan yang sama bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Ipuk bersyukur bahwa upaya ini telah berjalan dengan baik sejauh ini.
“Jumlah transaksi e-katalog produk dalam negeri Banyuwangi pada tahun 2023 mencapai Rp. 581 miliar. Pemkab terus meningkatkan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Saat ini, total sudah ada 1.036 UMKM yang mendaftar di e-katalog, yang mayoritas adalah UMKM lokal. Mulai dari kuliner, suvenir, alat tulis kantor, aspal, jasa servis kendaraan, dan sebagainya,” lanjut Ipuk.
Beras Organik Banyuwangi Tersedia di 18.000 Supermarket se-Indonesia
Dengan masuknya UMKM lokal dalam e-katalog, penetrasi produk UMKM semakin meluas dan terserap market yang lebih besar. Ipuk juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu bersifat kolaboratif dengan banyak pihak, termasuk warga. Pemkab terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa.
“Kami ajak warga menjadi mitra pemerintah. Ini menjadi bagian program kami UMKM Naik Kelas. Dengan kolaborasi ini, tentu saja akan membuat apa yang pemkab lakukan makin akuntabel dan transparan,” imbuhnya.
Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Banyuwangi, Dani Al Sofyan, menambahkan bahwa Banyuwangi berhasil meraih penghargaan ini karena mampu mencapai realisasi transaksi e-katalog hingga Rp. 581 miliar dalam pengadaan barang/jasa pada 2023. Menurut data dari LKPP, tahun 2023 tercatat pembelanjaan produk dalam negeri Banyuwangi sebesar Rp. 1,1 triliun, termasuk di dalamnya transaksi e-katalog sebesar Rp. 581 miliar.
Dani juga menegaskan bahwa pemkab akan terus menggenjot transaksi dengan mendorong lebih banyak UMKM untuk masuk dalam e-katalog. Banyuwangi melakukan berbagai pendampingan kepada pelaku usaha kecil, termasuk pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM.
“Bahkan setiap kegiatan Bupati Ngantor di Desa dibuka gerai pengurusan perizinan untuk usaha-usaha mikro. Selain itu juga ada pendampingan untuk pendaftaran e-katalog,” tambah Dani.