Sistem Digitalisasi Pemerintahan Banyuwangi Terbaik Nasional
BanyuwangiNet.com – Sistem digitalisasi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi nasional. Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemkab Banyuwangi ditetapkan sebagai yang terbaik di Indonesia.
SPBE Banyuwangi memperoleh nilai indeks 4,87 dari skala maksimal 5 dan masuk kategori “Memuaskan”. Capaian tersebut menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
SPBE sendiri merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan serta pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat penerapannya, KemenPAN-RB secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia.
Berdasarkan hasil pemantauan nasional, lima instansi dengan indeks SPBE tertinggi adalah KemenPAN-RB (4,88), Pemkab Banyuwangi (4,87), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (4,80), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (4,79), dan Pemerintah Kota Surabaya (4,78). Sementara itu, indeks SPBE nasional secara rata-rata tercatat sebesar 3,23.
Ojek Sampan di Pantai Meneng Banyuwangi, Nadi Penghubung ABK Kapal Pencari Ikan
Evaluasi SPBE tahun 2025 dilakukan terhadap 47 indikator yang terbagi dalam empat domain utama. Pertama, domain kebijakan internal SPBE. Kedua, tata kelola SPBE. Ketiga, manajemen SPBE. Keempat, domain layanan SPBE yang mencakup layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari komitmen jangka panjang Pemkab Banyuwangi dalam mendorong transformasi digital di seluruh lini pemerintahan.
“Capaian ini semakin memotivasi kami untuk terus berkomitmen melakukan kinerja terbaik dengan terus memaksimalkan sistem elektronik baik pada administrasi pemerintahan maupun integrasi pelayanan publik, dengan terus memperbaiki sistem tata kelola dan peningkatan kapasitas aparaturnya,” kata Ipuk.
BMKG Peringatkan Gelombang Hingga 4 Meter di Perairan Selatan Banyuwangi
Pelaksanaan evaluasi SPBE dilakukan setiap dua tahun sekali untuk memastikan penerapan sistem pemerintahan digital berjalan berkelanjutan. Selain menjadi tolok ukur transformasi digital instansi, SPBE juga berfungsi sebagai panduan strategis dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah digital dengan arah kebijakan nasional.
Ipuk juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Banyuwangi, salah satunya dengan menunjuk daerah ini sebagai pilot project transformasi digital nasional. Banyuwangi dipercaya mengembangkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Program tersebut bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Uji coba telah dilakukan sejak September 2025 dan kini direncanakan akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah dinilai berhasil di Banyuwangi.
Ipuk Harap Kolaborasi BI Jember–Pemkab Banyuwangi Berlanjut di Bawah Kepemimpinan Baru
“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga, di mana Banyuwangi menjadi model ‘laboratorium hidup’ transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” ujar Ipuk.
Sebelumnya, Banyuwangi juga telah mengembangkan sistem pelayanan publik digital terintegrasi melalui program “Smart Kampung”. Dikembangkan sejak 2016, Smart Kampung mendorong budaya digital hingga tingkat desa, mulai dari pelayanan kependudukan, penyaluran bantuan sosial, hingga layanan pendidikan dan kesehatan.
