Pasca Kunjungan Jokowi, Pengukuran Tanah Reforma Agraria Dikebut
BanyuwangiNet.com – Penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi tersenyum lebar. Pasca kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, tanah yang masih ber-SK Biru akan segera menjadi sertifikat. Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi melakukan percepatan pengukuran.
Hal tersebut diungkap oleh Ketua Paguyuban Penerima Manfaat TORA dan Perhutanan Sosial Kabupaten Banyuwangi Yulia Herlita. Menurutnya, kepanitiaan pengukuran di sejumlah desa penerima TORA telah dibentuk dan dilakukan pengukuran.
“Sepulangnya Pak Presiden, saya dihubungi oleh Kanwil (BPN Jawa Timur) untuk segera membentuk kepanitiaan. Alhamdulillah, sejak kemarin sudah dilakukan pengukuran,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Bayu, Kecamatan Songgon itu.
Proses pengukurannya sendiri, imbuh Yulia, akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. “Tergantung banyaknya bidang yang diukur. Kalau di Bayu sendiri ditargetkan rampung lima hari,” ungkapnya.
Handoko Sosok di Balik Hadirnya Jokowi di Banyuwangi
Masih menurut Yulia, ditargetkan sertipikat rampung pada akhir Januari dan dapat dibagikan pada awal Februari 2024. “Kami dapat informasi, sertipikat bisa dibagikan pada awal Februari besok. Semoga sesuai dengan perencanaan dan lancar. Tidak ada halangan apapun,” harapnya.
Perlu diketahui, kehadiran Jokowi ke Banyuwangi di Lapangan Maron, Genteng pada Rabu lalu (27/12/2023) untuk menghadiri kegiatan “Maturnuwun, Pak Jokowi” yang diselenggarakan oleh Paguyuban Penerima Manfaat TORA dan Perhutanan Sosial Kabupaten Banyuwangi.
Pertama di Indonesia, Bandara Banyuwangi Raih Sertifikasi Green Building Airport dari Badan Dunia
Dalam kegiatan tersebut, Jokowi berjanji akan merampungkan sertipikat TORA dalam satu hingga tiga bulan ke depan. Handoko, selaku penggagas kegiatan itu, mengaku sengaja mendatangkan Jokowi dalam tujuan untuk mendorong percepatan tersebut.
“Alhamdulillah, tujuan ini mendapatkan hasil. Semoga cita-cita masyarakat pinggir hutan untuk memiliki sertipikat atas tanah yang telah ditempati berpuluh-puluh tahun ini bisa terwujud,” pungkas Handoko yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Jatim III Partai Golkar nomor urut dua (2) itu.
