Kian Meluas, Layanan Publik Program Bunga Desa Banyuwangi Terus Bertambah
by banyuwanginet
Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, saat program Bunga Desa Banyuwangi di Desa Kumendung.
BANYUWANGI-Program Bupati Ngantor di Desa alias Bunga Desa Banyuwangi, yang digagas Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, sejak usai dilantik Februari 2021 lalu, cakupannya kini kian meluas. Secara bertahap pelayanan yang tersedia saat program Bunga Desa yang digelar satu kali tiap pekan itu terus bertambah. Seperti saat program Bunga Desa Banyuwangi, di Desa Kemendung, Kecamatan Muncar, Kamis (27/5).
“Tiap selesai Bunga Desa kami selalu melakikan evaluasi. Apa saja yang kurang dan yang harus ditambah,” kata Ipuk.
Ipuk mengatakan saat Ngantor di Desa banyak masukan dari masyarakat untuk menambah jenis pelayanan. Selain itu juga banyak inisiatif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait yang ingin turut memberikan atau menambah pelayanan.
Seperti layanan BPJS Ketenagakerjaan yang kini turut hadir di setiap gelaran Bunga Desa. Demikian juga Bank Jatim yang mendatangkan mobil khusus untuk pelayanan dan pembayaran pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan lainnya.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) selain memberikan layanan adminduk, kini juga melayani pembuatan adminduk braille untuk tuna netra.
“Sekarang tuna netra bisa membaca dan mengetahui isi dari adminduk mereka. Seperti KTP dan Kartu Keluarga,” kata Ipuk.
“Kami senang banyak pihak yang berinisiatif memberikan layanan dengan turun langsung ke desa-desa,” kata Ipuk.
Selain itu di Bunga Desa Banyuwangi juga terdapat pelayanan posbindu, klinik Konsultasi UMKM, Pelayanan Pusaka ku Wangi (Pusat Edukasi Hukum Banyuwangi, Perpustakaan, dan lainnya.
Program-program pendidikan juga terus digalakkan. Seperti pembelajaran responsif gender untuk membangun kesadaran kesetaraan gender sejak dini, yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Kumendung.
Selain itu juga ada layanan AKSARA (Akselerasi Sekolah Masyarakat) yang memfasilitasi warga berusia dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C), juga terus digeber di Bunga Desa.
Aksi penanganan anak putus sekolah juga terus digalakkan. Seperti di Kemendung, Ipuk mendatangi anak yang terindikasi terancam putus sekolah karena biaya. Ipuk langsung melakukan pendampingan untuk pendaftaran sekolah.
Di masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) akan segera dimulai di seluruh Indonesia, termasuk di Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta Dinas Pendidikan untuk jemput bola terutama kepada para pelajar kurang mampu. Hal ini untuk memastikan mereka bisa mengakses PPDB dan tetap melanjutkan sekolah.
Di Desa Kemendun untuk persiapan PPDB, Ipuk melakukan zoom meeting bersama Dispendik, Korwil, Kepala Sekolah SD, SMP Negeri di 150 titik.
Ipuk juga mrmbuka kegiatan pelatihan pengajar ruang kelas bersama ruang guru, ini merupakan tindak lanjut saat Bunga Desa di Sarongan, Kecamatan Pesanggaran.
“Yang paling penting dari program Bunga Desa adalah, aparatur harus lebih banyak jemput bola. Ketahui apa masalah yang terjadi di bawah, dan berikan solusinya,” jelas Ipuk.
Program Bunga Desa Banyuwangi memberikan pesan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk lebih banyak di lapangan.
Tentang Bunga Desa Banyuwangi
Sejak kali pertama dilantik pada 26 Februari 2021, telah secara rutin ngantor di desa-desa. Dalam sepekan, satu kali bupati perempuan itu berkantor di desa. Di desa, Ipuk tinggal seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga.
Ipuk menjelaskan, program Bunga Desa Banyuwangi adalah cara yang dia lakukan bersama Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Selain tetap mengoordinasikan program skala kabupaten, Ipuk langsung berupaya menuntaskan urusan warga di desa itu. Kini telah 10 desa dia jadikan sasaran tempat berkantor. ”10 Desa yang konsepnya berkantor ya. Kalau datang ke desa untuk berbagai program tentu sudah lebih dari 50 kali sejak dilantik,” jelasnya. Di setiap desa, urusan warga dibagi menjadi dua kategori berdasarkan solusi, yaitu jangka pendek dan jangka menengah-panjang. ”Ada urusan yang solusinya jangka pendek, bisa cepat. Ada yang perlu waktu seperti infrastruktur,” ujar Ipuk.
Dari segi sektor, urusan yang dituntaskan seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, sertifikat rakyat, jaminan sosial, pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, kepemudaan, rumah tinggal, dan sebagainya.
Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut. ”Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga,” jelasnya.
Dari berkantor ke desa-desa, Ipuk juga mendapat laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.
”Langsung saat itu juga saya minta dipercepat. Kendalanya apa kita urai. Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin sudah cair untuk ribuan guru PAUD dan guru ngaji. Total setahun ini kami memberikan insentif Rp6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp8,7 miliar untuk guru ngaji,” paparnya. “Ada pula beberapa urusan infrastruktur yang langsung kami eksekusi maupun kami masukkan perencanaan untuk semester kedua. Misalnya soal akses di lereng Gunung Raung, lalu irigasi di sejumlah desa,” imbuh Ipuk.
Urusan lain yang dituntaskan adalah administrasi kependudukan. Selama ini, ada warga yang menunda pengurusan dokumen. Termasuk karena kendala akses.
”Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita dekatkan layanan ke sana. Dengan mempunyai administrasi kependudukan yang baik, warga bisa mengakses program-program pemerintah,” jelasnya.
