ASDP dan Pemkab Banyuwangi Bahas Pengembangan Kawasan Pelabuhan Ketapang

BanyuwangiNet - BanyuwangiNet
Kamis, 1 Oktober 2026, 20:51 WIB
WhatsApp Image 2026-10-01 at 19.29.42
Manajemen ASDP bersama Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono.

BanyuwangiNet.com – Manajemen PT ASDP Indonesia Ferry bertemu dengan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono untuk membahas pengembangan kawasan Ketapang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun pengembangan kawasan pelabuhan secara lebih terarah seiring meningkatnya mobilitas dan kebutuhan transportasi Jawa–Bali.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi Komang Sudira Atmadja, Direktur Teknik ASDP Nana Sutisna, Corporate Secretary ASDP Windy Andale, serta jajaran manajemen ASDP.

Direktur Teknik ASDP, Nana Sutisna, mengatakan, lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu simpul transportasi strategis yang membutuhkan perencanaan pengembangan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan kendaraan sekitar 5 persen setiap tahun menjadi salah satu pertimbangan ASDP dalam menyiapkan kapasitas layanan dan infrastruktur untuk kebutuhan jangka panjang.

“Semua aspek tersebut perlu dirancang sebagai satu kesatuan agar pengembangan yang dilakukan dapat menjawab kebutuhan saat ini sekaligus mengantisipasi pertumbuhan ke depan,” jelas Nana.

Menurutnya, pengembangan lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak hanya berkaitan dengan kapasitas dermaga. Perencanaan juga perlu mencakup pola operasi, aksesibilitas, pengelolaan kendaraan logistik, hingga konektivitas kawasan di sekitar pelabuhan.

“Karena itu, pengembangannya perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi kapasitas dermaga, tetapi juga pola operasi, aksesibilitas, pengelolaan kendaraan logistik, hingga konektivitas dengan kawasan sekitar,” ujarnya.

ASDP saat ini melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur di sejumlah titik strategis lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Di Pelabuhan Ketapang, Dermaga V atau eks Dermaga Ponton dikembangkan agar mampu melayani kendaraan hingga 50 ton dan kapal dengan ukuran sampai 5.000 GT. Sementara di Pelabuhan Gilimanuk, kapasitas Dermaga II juga ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kendaraan hingga 50 ton serta kapal sampai 5.000 GT.

Peningkatan tersebut diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengaturan operasional, termasuk mengakomodasi kapal berukuran lebih besar dan kebutuhan angkutan logistik yang terus berkembang.

Pekerjaan fisik masih berlangsung dan secara kontraktual ditargetkan selesai pada Maret 2027. Meski demikian, ASDP terus mengupayakan percepatan agar peningkatan kapasitas dapat memberikan manfaat lebih awal, termasuk untuk mendukung kesiapan layanan menghadapi periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan, pengembangan kawasan Ketapang membutuhkan perencanaan bertahap dengan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, sinergi dengan Pemkab Banyuwangi penting agar rencana yang disusun ASDP dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah dan mendukung keberlanjutan konektivitas Jawa–Bali.

“Pengembangan Ketapang merupakan proses yang perlu disiapkan secara terstruktur dan dilakukan secara bertahap. Karena itu, sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadi penting agar rencana yang disusun ASDP dapat berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah. Kami berharap kolaborasi ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan kawasan Ketapang yang semakin baik ke depan,” katanya.

Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, pengembangan kawasan Ketapang perlu memperhatikan kepentingan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang berkembang di sekitar pelabuhan. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah daerah dan ASDP diperlukan agar pengembangan kawasan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Bagi kami, pengembangan Ketapang merupakan hal yang penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi siap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pengembangan yang direncanakan, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung konektivitas wilayah,” jelasnya.

Dalam rencana jangka menengah, ASDP juga melihat peluang pengembangan infrastruktur yang membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Urai Kemacetan di Pelabuhan Ketapang, ASDP Lakukan Sejumlah Penyesuaian Operasional

Salah satunya adalah rencana pembangunan jembatan penghubung antara area LCM dan Bulusan. Konektivitas tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antarkawasan sekaligus mendukung pengaturan pergerakan kendaraan di sekitar Pelabuhan Ketapang.

ASDP juga terus berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, antara lain KSOP, BPTD, kepolisian, dan asosiasi. Koordinasi dilakukan untuk menyelaraskan kebutuhan operasional, infrastruktur, serta pengembangan kawasan.

Urai Kemacetan di Pelabuhan Ketapang, ASDP Lakukan Sejumlah Penyesuaian Operasional

Nana mengatakan, pengembangan kawasan Ketapang akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan pertumbuhan mobilitas dan perkembangan kawasan di sekitar pelabuhan.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas Jawa–Bali dan memastikan infrastruktur penyeberangan dapat terus berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan distribusi logistik,” ujarnya.

Artikel Terkait