Minggu, Oktober 27BANYUWANGINET
Shadow

Perubahan APBD Banyuwangi untuk Anggaran Penanganan Covid 19

Penanganan Covid 19
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, meninjau penanganan covid 19 di Pondok Pesantren

BanyuwangiNet, Pemkab Banyuwangi menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun Anggaran 2020. Dalam perubahan APBD tersebut salah satunya anggaran penanganan Covid 19 di Banyuwangi.

Dalam pengantar tersebut, pos belanja daerah diestimasi naik menjadi Rp 3,39 triliun dibanding target pada APBD induk yang sebesar Rp 3,375 triliun. Peningkatan ini diarahkan untuk menopang upaya antisipasi berbagai tantangan saat ini, termasuk anggaran penanganan Covid 19.

Perubahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas dalam sidang paripurna yang digelar secara virtual, Jumat (4/9/2020). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto.

Mengawali paparannya, Anas mengajak semua elemen masyarakat untuk bersiap menghadapi situasi yang berat kali ini, yakni pandemi Covid 19 dan ancaman resesi ekonomi. Untuk itu, perubahan APBD akan diarahkan untuk anggaran penanganan covid 19.

Anas melanjutkan, KUPA-PPAS APBD 2020 diharapkan menjadi rancangan langkah antisipatif terhadap dinamika yang berkembang akhir-akhir ini, serta akselerasi prioritas arah kebijakan sesuai kapasitas fiskal daerah.

Dia menambahkan, beberapa intervensi telah dan akan terus dilakukan Pemkab Banyuwangi dalam anggaran penanganan Covid 19. Contohnya melalui skema jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga Banyuwangi yang terdampak pandemi Covid-19.

“Antara lain penyaluran sembako untuk warga miskin, nutrisi bagi ibu hamil dan menyusui, sembako bagi penyandang disabilitas, sembako bagi pekerja seni-budaya dan pariwisata, dan masih banyak lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Anas membeber komposisi rancangan PPAS Perubahan APBD 2020. Riciannya, pos pendapatan daerah ditarget sebesar Rp 3,207 triliun atau terjadi penurunan sebesar Rp 132,54 miliar dibanding target pada APBD induk yang mencapai Rp 3,339 triliun. Sebaliknya, pos belanja daerah diestimasi naik dari Rp 3,375 triliun menjadi Rp 3,39 triliun.

Salah satu dalam pos belanja tersebut, diperuntukkan untuk anggaran penanganan covid 19.

Baca juga: Gugus Tugas Banyuwangi Terus Lakukan Langkah Penanganan Konfirmasi Covid-19 di Pesantren

Siapkan Rp3 Miliar untuk Anggaran Penanganan Covid 19 di Pondok Pesantren

Pemkab Banyuwangi mengadakan dapur umum untuk penanganan klaster pondok pesantren di Banyuwangi. Dapur umum tersebut menyediakan 18.000 porsi makanan untuk kebutuhan makan harian penghuni pondok pesantren selama masa karantina.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi Abdul Kadir menjelaskan, Pemkab Banyuwangi menyediakan anggaran Rp 3 miliar untuk kebutuhan logistik dapur umum tersebut.

“Mulai Kamis besok, ada pemilahan dapur. Sebelumnya kan hanya Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim. Mulai Kamis, 3000 porsi disiapkan TNI, 1500 porsi dari Pemprov Jatim, dan 1500 porsi dari Pemkab Banyuwangi. Namun semua logistik anggarannya dari kami. Pemprov Jatim dan TNI mendukung tenaga dan peralatan agar penyiapan lebih cepat,” kata Kadir.

Ada bantuan tenaga Tagana Jatim 30 orang dan TNI melibatkan 150 anggotanya.

Kadir menjelaskan, tiap hari disiapkan 18.000 porsi makanan untuk sarapan, makan siang, dan malam, selama 14 hari. Makanan yang disajikan pun tidak sembarangan, harus nasi kotakan.

“Menunya sesuai yang disarankan oleh Kementrian Kesehatan. Di setiap penyajian harus ada nasi, lauk, sayur, dan buah. Juga diberi air mineral kemasan,” kata Kadir.

“Jadi kami tegaskan, bila ada foto nasi hanya sama mie, itu bukan dari dapur kami,” tegas Kadir.

Untuk kebutuhan tersebut, Kadir mengatakan, BPBD belanja logistik dalam jumlah besar. Contohnya, untuk satu kali menu makan siang dibutuhkan telor ayam 645 kg, terong 650 kg, tempe 40 lonjor, tomat 50 kg, cabe besar dan rawit 90 kg, terasi 10 kg.

“Lalu nasi 900 kg, belum buah-buahan. Kami bekerja tulus demi kebaikan para penghuni pondok pesantren agar segera dibebaskan dari covid 19,” beber Kadir.

Dapur umum telah didirikan di tanah lapang yang tidak jauh dari pondok. Lapangan itu didesain menjadi pusat dapur umum.

Anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana yang terlibat di dapur umum, Dwi Trestanti, dari Kecamatan Rogojampi, mengatakan, pengalaman memasak untuk penanganan covid-19 adalah pengalaman baru bagi dia, karena memang pandemi Covid-19 ini baru pertama melanda dunia.

“Ini jumlahnya luar biasa besar, 18 ribu itu tidak sedikit. Ekstra kerjanya,” kata Tanti, sapaan akrabnya.

“Kami semua bekerja keras, tulus. Meski tugas kami penuh risiko, ini sudah panggilan jiwa, kami niatkan membantu sesama,” ujarnya.

Baca juga: FGD Bappenas Bicarakan Program PKK Banyuwangi

Logistik untuk penanganan klaster pondok pesantren

18.000 Porsi Tiap Hari Disediakan untuk Kluster Ponpes Banyuwangi

Penanganan covid-19 di salah satu pondok pesantren Banyuwangi dilakukan secara sinergis banyak pihak. Memasuki masa karantina, pemerintah menyediakan 18.000 porsi makanan untuk kebutuhan makan harian penghuni pondok pesantren.

“Tiap hari dibutuhkan 18.000 porsi makanan untuk sarapan, makan siang, dan malam, selama 14 hari,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jatim, Heru Tjahjono saat meninjau lokasi dapur umum di Lapangan Kaligesing, Blokagung.

“Ini semua disiapkan oleh Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, dan TNI,” ujar Heru.

Dapur umum telah didirikan di tanah lapang yang tidak jauh dari pondok. Lapangan itu di set-up menjadi pusat dapur umum yang berstandar kesehatan. Demikian pula mini hospital telah didirikan sejak beberapa hari lalu oleh Pemkab Banyuwangi.

Heru mengatakan menyiapkan 18.000 konsumsi tiap hari bukan hal mudah. Apalagi makanan harus memenuhi standar kesehatan yang telah diatur jumlah kalori dan higienisitasnya. Setelah itu makanan juga harus kembali dikontrol dilakukan food security.

“Karena itu sesuai arahan Ibu Gubernur, Pemprov Jatim dan Pemkab Banyuwangi memenuhi kebutuhan logistik pondok. Kami semua bahu-membahu menangani pondok pesantren ini. Dari kementrian, pemprov, pemkab, TNI/Polri, dan semua pihak yang membantu penanganan di sini,” kata Heru.

Ketua Rumpun Tracing Satgas Penanganan Covid-19 Jatim, dr Kohar Hari Santoso mengatakan, selama proses karantina tidak boleh ada yang keluar masuk pondok, kecuali tenaga medis dengan tugas dan penanganan khusus.

Kohar mengatakan yang terpenting untuk konsumsi para santri ini adalah nilai gizi dan kebersihannya. “Yang terpenting adalah gizi dan kebersihannya. Makanya kita jaga benar,” tambah Kohar.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang dua hari berturut-turut sejak kemarin meninjau langsung penanganan Covid-19 di pesantren itu mengajak seluruh warga untuk turut mendoakan kesembuhan para santri.

“Doakan, jangan di-bully. Covid-19 bukan aib. Kita dukung para santri kembali sehat,” ujar Anas.

Pemkab Banyuwangi, sambung Anas, terus melakukan berbagai langkah penanganan. “Bahwa ada kendala teknis seperti hari pertama kemarin soal makanan, kami minta maaf karena selain jumlah makanan yang sangat besar, kemarin kami mencari alur distribusi yang pas. Tapi hari ini, perlahan sudah tertangani,” kata Anas.

Berita terkini:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *