Atasi Kemacetan, Bupati Ipuk Pimpin Koordinasi Lintas Instansi di Pelabuhan Ketapang
BanyuwangiNet.com – Pemkab Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di sektor transportasi laut guna mencari solusi atas kemacetan yang terjadi di jalur Situbondo–Banyuwangi. Kemacetan ini disebabkan oleh antrean panjang truk menuju Pelabuhan Ketapang.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor ASDP Pelabuhan Ketapang pada Sabtu (26/7/2025), dan dihadiri oleh berbagai unsur instansi, termasuk operator pelayaran, aparat keamanan, dan lembaga pengatur transportasi.
Sejumlah pihak yang hadir antara lain ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) BPTD II Jawa Timur, Dinas Perhubungan Pemprov Jatim, INFA (Asosiasi Pemilik Kapal Ferry Nasional Indonesia), serta Gapasdap (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan).
Jalur Situbondo-Banyuwangi Macet Parah Sepanjang 28 Km Hingga Hutan Baluran
Forkopimda Kabupaten Banyuwangi juga turut hadir, seperti Kapolresta Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) M. Puji Santoso, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahya Negara, dan sejumlah kepala OPD terkait.
“Jalur penyeberangan ini sebenarnya bukan kewenangan kami di Pemkab. Tapi karena masalah ini terjadi di wilayah kami dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat, kami merasa perlu mencari solusi,” ujar Bupati Ipuk.
“Kami tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Pemkab dan Forkopimda siap membantu apa pun yang bisa dilakukan untuk mengurai kemacetan ini,” tambahnya.
General Manager ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Yannes Kurniawan, menjelaskan bahwa antrean truk dipicu oleh keterbatasan kapal yang mampu mengangkut kendaraan dengan berat di atas 35 ton. Hal ini terjadi pasca-evaluasi keselamatan menyusul insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Kapal Cepat Rute Banyuwangi-Denpasar Resmi Beroperasi, Tempuh Perjalanan Hanya 2,5 Jam
“Awalnya hanya dua kapal jenis LCM yang dioperasikan. Kini sudah bertambah menjadi tujuh kapal, walaupun idealnya dibutuhkan sembilan kapal untuk mempercepat proses penyeberangan,” ungkap Yannes.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Banyuwangi telah mengajukan permohonan bantuan kapal ke Kementerian Perhubungan. Hasilnya, satu unit kapal bantuan, KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, sedang dalam perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang.
“Dua kapal bantuan lainnya juga segera menyusul. Terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama dalam menangani persoalan ini,” ujar Ipuk.
Peneliti Australia Tertarik Riset Kebijakan Ekonomi dan Potensi Pesisir Banyuwangi
Tak hanya itu, pelabuhan alternatif juga menjadi sorotan dalam rapat. Pelabuhan Jangkar di Situbondo diusulkan untuk melayani rute ke Gilimanuk (Bali) sebagai upaya mendistribusi arus kendaraan sejak dari hulu.
Beberapa rekomendasi lain yang muncul dalam rapat meliputi pengurangan sementara penggunaan truk bertonase di atas 35 ton oleh operator logistik. Ketua INFA, Rio Polii, menyarankan agar truk yang digunakan tidak melebihi batas tonase agar lalu lintas lebih lancar.
Senada dengan itu, Ketua Gapasdap Banyuwangi, Mastiga Sofyan, mengusulkan agar truk sumbu tiga dengan muatan di bawah 35 ton tetap diizinkan menyeberang melalui dermaga MB 1 hingga MB 4.
Sementara itu, Kepala KSOP Tanjung Wangi, Purgana, meminta agar kapal-kapal yang selesai perawatan segera dioperasikan kembali.
“Untuk saat ini, fokus kita bukan pada profit, tapi bagaimana memastikan kelancaran arus penyeberangan,” tegas Purgana.
