BanyuwangiNet-Transformasi Digital menjadi keniscayaan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, responsif, dan adaptif. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus berupaya melakukan digitalisasi pelayanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Salah satunya, pemkab menggelar rapat koordinasi lintas OPD untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan SPBE di daerah. Rakor ini merupakan bagian dari pendampingan teknis pilot project SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) kepada Banyuwangi. Rakor digelar selama dua hari, 24-25 November 2022, di El Royal Hotel.
“Rakor ini diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antar OPD dalam menerapkan SPBE, sehingga semua OPD saling terpadu,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
Rakor tersebut diikuti para camat dan OPD se- Banyuwangi. Mereka mendapatkan berbagai materi yang disampaikan langsung oleh tim lintas Kementerian. Yakni Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB Arman Kurniawan; Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB, Hamzah Fansuri; Analis Produk Hukum Kemkominfo, Yuda Rismawan; Perencana Ahli Madya Bappenas, Heriyadi; serta Analis Tata Kelola Keamanan Diber BSSN, Aris Munandar.
“SPBE bukan hanya tanggung jawab satu OPD, melainkan semua harus saling mendukung sehingga terjadi keterpaduan yang bisa berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” ungkap Arman Kurniawan, Analis Kebijakan Pertama Kemenpan RB.
Diketahui, Indeks SPBE Banyuwangi saat ini mencapai 3,53 dengan kategori sangat baik.
Selain motivasi, rakor tersebut menampilkan review evaluasi SPBE 2021 dan persiapan evaluasi 2023. Tak ketinggalan juga diberikan materi penguatan arsitektur SPBE pada sejumlah domain yang masih memerlukan perbaikan. Yakni layanan, data dan informasi, serta aplikasi dan infrastruktur.
